Mendagri: Kalau ada kepala daerah selewengkan dana BPJS, tangkap saja
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewanti-wanti kepala daerah, cermat dalam penggunaan anggaran dan tidak korupsi. Tjahjo meminta aparat penegak hukum, tak segan menangkap kepala daerah, yang nekat menyelewengkan dana BPJS.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewanti-wanti kepala daerah, cermat dalam penggunaan anggaran dan tidak korupsi. Tjahjo meminta aparat penegak hukum, tak segan menangkap kepala daerah, yang nekat menyelewengkan dana BPJS.
Usai melantik Restuardy Daud sebagai Pj Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda pagi tadi, Tjahjo mengingatkan banyak hal, terkait perencanaan anggaran kepala daerah dan DPRD.
-
Apa itu Program Pesiar BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR). Program tersebut dihadirkan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
-
Bagaimana BPJS Kesehatan meningkatkan layanan kesehatan bagi pesertanya? Salah satu upaya yang dilakukan melalui pertemuan antara Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti bersama Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat? Untuk itu, mereka melakukan transformasi digital dengan menghadirkan berbagai layanan inovatif yang mengandalkan teknologi dan digitalisasi.
-
Apa saja kategori penghargaan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan? Penghargaan tersebut diberikan kepada jurnalis media cetak, media online, photostory jurnalistik, televisi, dan radio yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia.
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.
-
Kenapa BPJS Kesehatan meluncurkan Program Pesiar? Program tersebut dihadirkan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Tolong penggunaan anggaran, berhati-hati. Termasuk, saya sendiri. Berkaitan dengan penggunaan, dan perencanaan anggaran," kata Tjahjo, Sabtu (22/9).
Tjahjo mengingatkan, komunikasi yang baik antara DPRD dan pemerintah dalam penyusunan anggaran, sudah semestinya, disesuaikan dengan kebutuhan. "Hati-hati masalah perencanaan anggaran ini," ujar Tjahjo.
Tjahjo pun, mengingatkan item penggunaan anggaran lainnya, bagi pemerintahan di daerah. "Masalah dana hibah dan dana bansos. Harus fokus, terarah, jangan fiktif, jangan mark up. Juga mekanisme pembelian barang dan jasa," tegasnya.
"Pun juga soal retribusi dan pajak. Termasuk, mohon, kalau ada kepala daerah, pejabat daerah yang menyimpan, menggelapkan dana BPJS, Pak Kajati, tangkap saja. Sudah ada, MoU antara saya dengan BPJS, kepolisian dan kejaksaan," ungkap Tjahjo.
Tjahjo kembali menegaskan, masyarakat saat ini, sangat memerlukan bantuan kesehatan. "Tapi anggaran BPJS, disimpan oknum-oknum di daerah, dipergunakan. Itu tidak baik. Yang menyangkut kesehatan (pelanggaran), harus kita lawan," demikian Tjahjo.
Pernyataan Tjahjo, bukan tanpa alasan. Dalam kesempatan yang sama hari ini, dia juga menyebut hampir 256 kepala daerah, belum termasuk SKPD dan anggota DPR/DPRD, terjaring operasi tangkap tangan KPK.
Baca juga:
Pekan depan, Kemenkeu cairkan Rp 4,9 triliun tambal defisit BPJS
PDIP sebut BPJS Kesehatan sejalan dengan keinginan Jokowi bangun Indonesia hebat
Penjelasan Jokowi soal Perpres cukai rokok untuk tutup defisit BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan defisit, rakyat dan rumah sakit jangan dibebani
Cemarkan nama baik, 2 akun Instagram dilaporkan BPJS Kesehatan ke polisi
Jokowi sudah teken Perpres pajak rokok, tutup defisit BPJS Kesehatan