Muhidin mengelak soal kode jatah anggota DPR proyek jalan di Ambon

Dalam sidang, terdakwa Damayanti menyebut ada kode jatah untuk tiap fraksi di DPR.

2016-07-18 13:16:47

Korupsi Damayanti Wisnu

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Golkar, Muhidin Muhamad Said hari ini memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Muhidin membantah soal adanya kode terkait proyek jalan di Ambon, sebagaimana dikatakan oleh terdakwa Damayanti Wisnu Putranti (DWP).

"Oh enggak ada itu, enggak ada," kata Muhidin setibanya di gedung KPK, Senin (18/7).

Pemeriksaan Muhidin hari ini sebagai saksi untuk tersangka Budi Suprianto (BSU). Muhidin diketahui sudah dua kali diperiksa KPK terhadap kasus yang menyeret beberapa anggota Komisi V DPR seperti Damayanti, Budi Suprianto, dan Andi Taufan Tiro.

Seperti diketahui pada persidangan kasus suap proyek jalan di Kementerian PUPR pada Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Senin (11/7) Damayanti memberikan kesaksian bahwa ada istilah kode untuk pemberian jatah uang.

"Pada Oktober 2015 saat pertemuan di Hotel Ambhara, Pak Amran bawa data lebih komplit ada judul, nama jalan, nominal dan kodenya. Saya kodenya itu 1e. Itu berdasarkan jumlah kepemilikan kursi di DPR. PDIP nomor 1, Golkar nomor 2 dan seterusnya," beber Desi

Saat itu, Damayanti tengah menjadi saksi di pengadilan negeri Tipikor untuk terdakwa Abdul Khoir direktur utama PT Windu Tunggal Utama. Abduk Khoir didakwa memberikan uang Rp 21.28 miliar terhadap kepala balai jalan nasional Maluku, Amran HI Mustary.

Seperti diketahui, Penuntut Umum mendakwa anggota komisi V DPR RI Damayanti Wisnu Putranti menerima suap Rp 8,1 miliar. Uang pelicin itu diterima Damayanti dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.

Uang sebanyak itu diberikan kepada politikus PDIP secara terpisah dengan rincian SGD 328 ribu, Rp 1 miliar dalam bentuk mata dollar Amerika Serikat dan SGD 404 ribu. Tujuan uang itu diberikan agar Damayanti mengusahakan proyek pembangunan jalan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara masuk ke dalam program aspirasi Komisi V DPR yang dicairkan melalui Kementerian PUPR.

Atas perbuatannya Damayanti didakwa telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/bal)

Anggota DPRD Sumut Ditangkap, Diduga Terlibat Korupsi Proyek Jalan di Toba

Penahanan terhadap Jubel dilakukan usai penyidik dari Kejati Sumut memeriksa berbagai saksi dan beberapa orang tersangka lainnya.

DPRD 1 tahun yang lalu

Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi

Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.

OTT KPK 1 tahun yang lalu

Bupati Lampung Tengah Diperiksa Dugaan Penipuan Proyek Jalan, Ini Duduk Perkaranya

Dalam kasus ini, dua orang yakni Erwin Saputra dan Ferdian Ricardo ditetapkan sebagai tersangka.

Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad 1 tahun yang lalu

Bupati Lampung Tengah Diperiksa Dugaan Penipuan Proyek Jalan, Ini Duduk Perkaranya

Dalam kasus ini, dua orang yakni Erwin Saputra dan Ferdian Ricardo ditetapkan sebagai tersangka.

Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad 1 tahun yang lalu

Cak Imin: Edy Rahmayadi Sudah Mendaftar Pilgub Sumut

Namun, Cak Imin mengingatkan proses penjaringan kepala daerah masih panjang.

Cak Imin 1 tahun yang lalu

Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam, Hasto PDIP: Semoga Keteladanan Ini Menular ke Pak Prabowo

Meski demikian, Hasto mengaku sangsi Prabowo akan rela untuk meninggalkan jabatannya di kursi Menhan. Mengingat anggaran di Kementerian tersebut sangat besar.

Prabowo Subianto 1 tahun yang lalu

Cagub Riau Abdul Wahid Sebut Jalan di Inhu Rusak Berat seperti Bubur: Kami akan Selesaikan

Abdul Wahid menggelar kampanye di Indragiri Hulu ditemani anggota DPR yang juga jur

pemilihan kepala daerah 1 tahun yang lalu

Bawaslu: Kunjungan Gibran di Ambon Diduga Langgar Aturan

Dugaan pelanggaran itu setelah Gibran langsung bertemu sejumlah kepala pemerintah negeri (KPN) dan kepala desa dari Kota Ambon maupun Kabupaten Maluku Tengah.

Gibran Rakabuming Raka 1 tahun yang lalu

Bey Machmudin Tak Mau Pakai Pinjaman Skema Obligasi Daerah Tak Seperti Ridwan Kamil, Ini Alasannya

Bey Machmudin tak mau menerbitkan obligasi daerah seperti era Ridwan Kamil.

Bey Machmudin 1 tahun yang lalu

Bawaslu Registrasi Dugaan Pelanggaran Gibran Terkait Pertemuan dengan 30 Kepala Desa di Ambon

Bawaslu Maluku menyatakan laporan dugaan pelanggaran Cawapres Gibran Rakabuming Raka saat safari politik di Ambon, memenuhi syarat formal dan material.

Pelanggaran Pemilu 1 tahun yang lalu

Istri Bupati Lampung Tengah Buka Suara soal Pelaporan ke Dewan Etik Golkar

Mardiana mengatakan telah mengadukan suaminya, Musa Ahmad ke Dewan Etik dan Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar pada tanggal 11 Juli 2024.

Golkar 1 tahun yang lalu

Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Timnas Amin 1 tahun yang lalu

Temui Wapres Ma'ruf Amin, Pengusaha Konstruksi Curhat Jumlah Badan Usaha Terus Berkurang

Kunjungan tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin, yang menyambut baik komitmen Gapensi.

Industri Konstruksi 1 tahun yang lalu