Ngaku masih sibuk, ketua DPR belum juga lapor LHKPN
"Untuk hari-hari ini terus terang saya tidak ada waktu. Saya harus bekerja sesuai yang diberikan tugas kepada saya."
Pengakuan Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai polemik. Akom menjadi salah satu dari setidaknya 203 anggota DPR belum melaporkan harta kekayaan.
Meski selama 15 tahun menjadi anggota dewan Akom baru sekali melaporkan LHKPN, dia membela diri dengan beralasan belum sempat.
"Saya sampaikan saya termasuk, saya akan proses. Untuk hari-hari ini terus terang saya tidak ada waktu. Saya harus bekerja sesuai yang diberikan tugas kepada saya. Yang satu belum selesai, tamu di ruang sebelah sudah menunggu. Waktu saya terus terang saja tersedot," kata Akom di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3).
Politisi Partai Golkar ini mengaku tengah menyiapkan timnya untuk menyelesaikan kewajiban LHKPN. Dia juga berharap anggota dewan yang lain segera menyerahkan laporannya juga ke KPK.
"Untuk anggota DPR lain, kita berikan kesempatan saat reses. Kalau reses kan tugas di luar, banyak kesempatan lah untuk menggarap itu. Saya sudah sampaikan dalam rapat. Untuk sama-sama kita selesaikan juga, kira-kira begitu," tuturnya.
Akom berharap agar masing-masing pimpinan fraksi aktif mendesak anggotanya untuk menyerahkan LHKPN. Jika anggotanya kesulitan, pimpinan fraksi harus membantu.
"Saya kira kita melalui mekanisme fraksi, kita lakukan dan MKD juga pasti akan melakukan koordinasi dengan masing-masing. Di sini yang punya apa namanya kebijakan anggota itu fraksi. Karena fraksi itu kepanjangan tangan DPR," pungkasnya.
Baca juga:
KPK minta sebaiknya Ahok laporkan harta perusahaannya
PDIP sebut anggota DPR tak serahkan LHKPN karena dianggap merepotkan
Malasnya anggota DPR lapor harta kekayaan ke KPK
Anggota DPR soal LHKPN: Balik ke tanggung jawab masing-masing
Ini deretan kekayaan kabinet Jokowi, Menteri Amran terkaya
Supaya mudah & efisien, KPK bakal ganti format LHKPN
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan Djamaluddin Adinegoro lahir? Gunakan Nama Samaran Djamaluddin Adinegoro lahir di Talawi, sebuah kecamatan di Sawahlunto, Sumatra Barat pada 14 Agustus 1904.
-
Kapan THR PNS Depok dicairkan? Pemberian THR bagi ASN Depok direalisasikan pada Selasa (26/3). Pencairan dilakukan setelah adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 tahun 2024 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji 13.