Penggebrak meja salah satu pimpinan MKD
Ridwan membantah pembuat runyam rapat tersebut berasal dari Fraksi Golkar.
Anggota baru Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Golkar, Ridwan Bae mengakui dalam rapat pleno yang digelar sejak siang tadi berlangsung alot. Dia juga tak membantah saking alotnya rapat sampai terjadi gebrak meja. Dia bahkan mengungkap penggebrak meja merupakan salah satu dari pimpinan MKD. Meski dia enggan mengungkap pimpinan mana yang kesal itu.
"Iya (penggebrak meja) dari unsur pimpinan," kata Ridwan di sela-sela rapat MKD, Senin (30/11). Ridwan menyatakan bahwa alotnya rapat sampai gebrak meja merupakan sebuah hal yang biasa sehingga hal itu tak perlu dibesar-besarkan.
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
-
Kapan Kota Tua Jakarta didirikan? Sejarah Kota Tua Jakarta berawal pada 1526, ketika Fatahillah, seorang komandan dari Kesultanan Demak, menyerang Pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan milik dari Kerajaan Pajajaran.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan pelantikan MKMK? Ketiga anggota MKMK akan dilantik dan mengucapkan sumpah pada 8 Januari 2024.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Siapa yang melaporkan Bambang Soesatyo ke MKD? Laporan dibuat mahasiswa Universitas Islam Jakarta bernama M Azhari terkait terkait pernyataan bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan UUD 1945.
"Iya kan biasa dalam rapat perdebatan," ujarnya. Ridwan menjelaskan panasnya rapat tersebut bukan bermaksud untuk kembali mengungkit masalah legal standing pelaporan Sudirman Said. Sebab, dia mengklaim pada rapat (24/11) lalu tak ada keabsahan yang dibuat oleh MKD apabila tak mempermasalahkan legal standing pelaporan Sudirman Said.
"Sebenarnya nggak bermaksud menganulir. Tapi keabsahan tanggal 24 itu nggak ada. Karena verifikasi awal nggak dilakukan. Itu pun jadi polemik di mana seorang menteri nggak boleh laporkan," katanya.
Selain itu, memanasnya rapat juga dikarenakan mempermasalahkan MKD yang memutuskan mengundang ahli bahasa untuk dimintai pendapatnya terkait legal standing. Ridwan menilai seharusnya yang diundang merupakan seorang ahli hukum.
"Lalu yang hadir juga ahli bahasa tak ada ahli hukum," ujarnya. Ridwan membantah pembuat runyam rapat tersebut berasal dari Fraksi Golkar. Dia mengklaim beberapa fraksi lain juga ikut membuat kisut jalannya rapat.
"Ya PAN, PDIP ada, Gerindra, PPP juga," klaim dia. 