Pimpinan DPR tak terkejut KPK geledah ruang anggota 22 jam
Menurut Priyo, sudah hal biasa KPK melakukan penggeledahan di gedung lembaga negara.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso tidak memandang serius soal penggeledahan yang dilakukan KPK di ruang kerja anggota Fraksi Demokrat Sutan Bhatoegana dan ruang kerja Wakil Ketua Komisi VII DPR Zainudin Amali. Selama 22 jam KPK menggeledah sejumlah tempat untuk mencari bukti korupsi SKK Migas.
Menurut Priyo, sudah hal biasa KPK melakukan penggeledahan di gedung lembaga negara. Termasuk di kementerian yang juga sering kali diacak-acak KPK.
"Kan sudah lama, DPR, kementerian, kan udah dimasukin (KPK). Paling cuma LSM sama kantor pers saja yang belum," kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (17/1).
Priyo tak terkejut dengan aksi belasan penyidik KPK tersebut. Dia berpandangan, hal itu biasa dan wajar saja. Terlebih tentang stigma dan citra DPR sebagai sarang korupsi.
"Ya saya pikir biasa saja, enggak terkejut," terang dia.
Diketahui, belasan penyidik KPK sejak Pukul 10.00 WIB (16/1) melakukan penggeledahan ke sejumlah titik di gedung DPR. Diantaranya, ruang kerja Sutan Bhatoegana dan Politikus Golkar Zainudin Amali.
Tak hanya itu, KPK juga memeriksa ruang server DPR untuk mencari risalah suara rapat Komisi VII DPR. Hal ini guna penyidikan kasus korupsi SKK Migas di Kementerian ESDM.
Baca juga:
Dipecat Demokrat, Pasek klaim dirinya yang usul SBY jadi ketum
KPK gagal dapat rekaman suara rapat Komisi VII DPR
KPK juga geledah ruang data informasi dan pusat server DPR
Teuku Bagus akui setor duit ke anggota DPR terkait gedung baru
Teuku Bagus ngaku Marzuki desak Adhi Karya tak ikut proyek DPR
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.