Polisi bakal cari anggota yang kedapatan jual peluru di Papua

Gubernur Papua sebelumnya menuding ada anggota TNI/Polri yang menjual amunisi hingga terjadi baku tembak dengan aparat.

Kepolisian Daerah (Polda) Papua membantah bahwa ada anggotanya yang menjual amunisi senjata api kepada masyarakat lokal. Hal itu langsung menjadi sorotan setelah Gubernur Papua Lukas Enembe mengadu ke DPR RI tentang adanya ulah aparat yang justru datang ke Papua untuk menjual amunisi ke masyarakat lokal.

"Kalau ada, itu berarti itu oknum. Kalau polisi menjual peluru itu ya nggak ada," kata Kabid Humas Polda Papua AKBP Sulistyo Pudjo Hartono saat dihubungi merdeka.com, Kamis (6/7).

Sulistyo Pudjo mengaku heran dengan informasi tersebut. Menurutnya hingga kini Polda Papua belum menerima laporan tentang adanya anggota polisi yang menjual amunisi senjata api kepada masyarakat.

"Itu namanya persepsi, kalau ada yang menjual itu oknum. Saya juga enggak tahu Pak Lukas ini mendapat info dari siapa. Kalaupun itu ada, namanya pelanggaran kode etik dan harus ditindak tegas," ujarnya.

Dia juga menyesalkan kenapa Gubernur Papua Lukas Enembe tidak langsung melaporkannya kepada institusi Polri, malah melaporkan ke DPR. Dia berjanji akan mendalami kasus ini bersama jajarannya di Papua.

"Ini kan harusnya Pak Lukas lapornya bukan ke DPR. Harusnya langsung ke Polri biar langsung ditindak dan ditangkap. Ini tetap harus kita dalami lagi nanti," ujarnya.

Hari ini Gubernur Papua Lukas Enembe mengadu ke DPR soal kondisi terkini yang terjadi di wilayah paling timur Indonesia itu. Salah satu yang disoroti adalah soal seringnya terjadi kontak senjata antara kelompok bersenjata dengan aparat keamanan di Papua.

Lukas menegaskan, bahwa penembakan itu terjadi karena ulah aparat yang justru datang ke Papua dengan menjual amunisi ke masyarakat lokal. Karena itu, dia meminta Kapolri dan Panglima TNI menertibkan para prajuritnya yang kerap kali menjual amunisi ke warga Papua.

Senada dengan Lukas, Anggota Komisi I DPR Yorrys Raweyai mengatakan, amunisi dijual oleh para aparat keamanan dengan harga Rp 1.500 per butir. Dia juga yakin hal ini terjadi karena selongsong yang ditemukan dalam penyisiran tempat kontak senjata itu berasal dari PT Pindad yang dipakai aparat keamanan.

Baca juga:
Gubernur tuding TNI dan Polri jualan peluru pada warga Papua
Sering bikin onar, OPM bukan gerakan ideologis tapi kriminal
Empat penembak aparat di Papua ditahan
Patroli gabungan TNI-Polri Papua sergap kampung sipil bersenjata
Pemerintah pastikan tidak lagi pakai operasi militer di Papua