PPATK minta DPR segera bahas RUU pembatasan transaksi uang kartal
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad meminta kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang tentang pembatasan transaksi uang kartal. Diketahui rencana pembatasan tersebut juga sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas).
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin meminta kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang tentang pembatasan transaksi uang kartal. Diketahui rencana pembatasan tersebut juga sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas).
"Kita berharap rancangan undang-undang ini dapat cepat menjadi undang-undang dengan bantuan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo," kata Kiagus saat membuka acara diseminasi rancangan UU tentang tentang pembatasan transaksi uang kartal di Kantor PPATK, Jakarta Pusat, Selasa (17/4).
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
Dia menjelaskan ada beberapa alasan mengapa RUU tersebut harus segera terealisasikan. Pertama, berdasarkan analisis ditemukan tren penggunaan uang kartal untuk menyulitkan asal-usul sumber dana dan memutus pelacakan aliran dana. "Dengan ada rancangan tersebut dapat mengurangi biaya percetakan uang," kata Kiagus.
Kiagus juga menjelaskan penetapan rancangan UU itu juga akan membayar lunas janji sebagai nawacita Jokowi-JK. Selanjutnya kata dia, adanya pergeseran kebiasaan transaksi perbankan oleh sebagian masyarakat yang semula melakukan transfer menjadi transaksi tunai berupa setor tunai dan tarik tunai.
"Keempat, transaksi penggunaan uang kartal tidak sejalan dengan tujuan cashless society di mana dilakukan dalam jumlah besar. Biasanya di atas Rp 500 juta. Kurang aman, mempersulit pelacakan transaksi yang dilakukan," kata Kiagus.
Kemudian, kata dia pembatasan transaksi yang menggunakan uang kartal juga mendukung bank channel. Salah satunya kata dia, mensejajarkan diri negara kita dengan negara maju.
"Pertimbangan keenam, pengaturan pembatasan transaksi uang kartal mendorong dan mendidik masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaan jasa perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya," papar Kiagus.
Selain itu kata Kiagus, peraturan mengenai pembatasan transaksi uang kartal sejalan pengaturan dalam rangka menjaga keselamatan sistem pembayaran. "Pembatasan transaksi uang tersebut dapat mengeliminasi sarana yang dapat digunakan untuk melakukan gratifikasi suap dan pemerasan," ungkap
Acara ini juga dihadiri Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Ketua KPK Agus Rahardjo.
Baca juga:
PPATK berniat batasi transaksi uang tunai
Ketua KPK nilai pembatasan transaksi tunai maksimal Rp 100 juta terlalu tinggi
Cegah suap, Ketua DPR siap bahas RUU pembatasan transaksi uang tunai
UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal bakal tekan peredaran uang palsu