Rapat dengan DPR, Kementerian PPPA Minta Tambah Anggaran Rp37 M untuk 2020
Anggaran itu untuk sekolah-sekolah perempuan serta pelatihan-pelatihan.
Komisi VIII DPR menggelar rapat dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9). Rapat itu membahas anggaran kerja untuk tahun 2020.
Menteri Yohana mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp37 miliar. Anggaran itu untuk sekolah-sekolah perempuan serta pelatihan-pelatihan.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN berencana untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian KKP? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
-
Apa isi dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Kementerian ATR/BPN dan Kementerian KKP? Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Program Kelautan dan Perikanan serta Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.
"Jadi tadi dalam rapat kerja kita udah bicara tentang penambahan anggaran. Jadi anggaran kami ditambah Rp37 miliar dan itu ditujukan untuk sekolah-sekolah perempuan, pelatihan. Training-training untuk bagaimana memperhatikan kaum perempuan dan korban kekerasan juga janda-janda atau perempuan-perempuan yang menyatakan mereka sebagai kepala keluarga," ungkapnya.
Pagu anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak awalnya sebesar Rp273 miliar. Angka ini turun sekitar 49 persen dari pagu sebelumnya.
Penurunan angka ini dipermasalahkan oleh anggota Komisi VIII. Sebab, DPR pernah berusaha menaikkan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencapai 50 persen.
"Di awal periode, Komisi VIII telah berhasil untuk menaikan anggaran KemenPPPA sampai dengan 50 persen. Tetapi alih alih anggarannya bertambah setiap tahun, KemenPPPA malah mengalami penurunan anggaran yang sangat drastis, yaitu mencapai 49 persen," kata Anggota Komisi VIII dari Fraksi Gerindra Rahayu Saraswati.
Yohana pun menjelaskan penyebab anggarannya turun. Menurutnya, semua itu karena seluruh anggaran kementerian harus kembali lagi anggaran tahun 2014.
"Tentang anggaran turun ya mengapa turun. Karena itu semua kementerian-kementerian itu kita mulai lagi dari dari awal tahun depan ini kita awali seperti 2014. Jadi itu yang kita lihat menteri yang lain juga kembali seperti awal 2014. Tapi syukurlah bisa ditambah Rp37 miliar mudah-mudahan bisa ke depannya bisa ditambah lagi naik lagi dalam perjalanan. Nanti bisa diminta naik lagi," ungkapnya.
Oleh Karena itu, DPR akan kembali memperjuangkan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan naik. Namun karena keterbatasan waktu hal itu anggaran itu akan diperjuangkan kembali di Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Baca juga:
Simulasi Tanggap Bencana di Kementerian PPPA
Menteri Yohana: Sangat mengecewakan karena banyak anak Indonesia merokok
Kementerian PPA sebut syarat kota layak anak harus bebas asap rokok
Menteri Yohana: Perempuan perlu diberikan pendidikan politik
Menteri Yohana kukuhkan satgas penanganan masalah perempuan dan anak