Ryamizard: Pembelian senjata harus ada izin dari Menteri Pertahanan

Presiden Joko Widodo meminta kepada menteri dan pimpinan lembaga agar tidak membuat kegaduhan. Menanggapi itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, memang kegaduhan tidak boleh terjadi di lingkaran Kabinet Kerja.

Presiden Joko Widodo meminta kepada menteri dan pimpinan lembaga agar tidak membuat kegaduhan. Menanggapi itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, memang kegaduhan tidak boleh terjadi di lingkaran Kabinet Kerja.

"Ya harus damai, tidak ada gaduh. Kalau di luar-luar politik segala macam ya maklum lah, tapi di dalam lingkaran kabinet tidak boleh," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/10).

Ryamizard menyiratkan, permintaan Jokowi tersebut terkait dengan kontroversi pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengenai pengadaan 5.000 pucuk senjata oleh lembaga non-militer.

"Ya tahu sendiri lah, yang jelas ke depan enggak boleh lagi ya," ucap dia.

Agar kontroversi seperti itu tidak terulang, menteri dan pimpinan lembaga harus berjalan sesuai dengan koridor undang-undang. Misalnya, jika ingin membeli senjata harus meminta izin ke Kementerian Pertahanan.

"Pembelian itu harus ada izin dari Menteri Pertahanan, baik TNI, Polisi, Bakamla, dan lain-lain. Kalau tidak izin, itu bisa dikenakan sanksi," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, kontroversi pernyataan Gatot Nurmantyo mengenai rencana pengadaan 5.000 pucuk senjata oleh lembaga non-militer menarik perhatian politik nasional. Bahkan, Presiden turun tangan untuk mencari tahu akar persoalannya.

Jokowi memanggil Gatot pada Selasa (26/9) malam, di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Namun, Kepala Negara enggan membeberkan hasil pertemuannya. Dia hanya menegaskan, sudah mendapat penjelasan lengkap dari Gatot soal informasi pengadaan 5.000 pucuk senjata oleh lembaga non-militer.

Sementara Menko Polhukam Wiranto mengklarifikasi polemik pernyataan Panglima TNI pada Minggu (24/9) di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta. Wiranto menuturkan polemik itu terjadi akibat kesalahan komunikasi Panglima TNI soal informasi pembelian senjata yang diterima. Penjelasan Wiranto disampaikan setelah mempertemukan Gatot, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Wiranto menjelaskan, senjata itu sebetulnya dibeli oleh BIN untuk keperluan pendidikan. Jumlahnya pun hanya 500 pucuk, bukan 5.000 pucuk.

Baca juga:
Wiranto diminta inisiasi MoU antara TNI & lembaga non militer soal senjata
Soal 5.000 senjata ilegal, Panglima TNI diingatkan tentang sumpah prajurit
Jokowi: Jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan!
Presiden Jokowi: Politik harus kondusif!
Soal isu senjata ilegal, Hanura pesan jangan mau dipancing dan dibenturkan