Saat penyadapan kembali jadi peluru DPR serang KPK
Saat penyadapan kembali jadi peluru DPR serang KPK. Menanggapi kritikan itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku kecewa penyadapan yang dilakukan KPK selalu dipersoalkan.
Komisi III DPR dan empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata dan Laode Muhamad Syarief kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat di Senayan, Jakarta, Selasa (26/9). Sidang ini merupakan lanjutan mendengarkan jawaban KPK atas sejumlah pertanyaan dilontarkan anggota Komisi III yang belum terjawab pada RDP 11-12 September lalu.
Beragam aktivitas KPK saat melakukan penyelidikan pun menjadi santapan empuk serangan Komisi III. Gencarnya KPK melakukan penyadapan terhadap terduga kasus korupsi disoroti oleh jajaran anggota Komisi III.
Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani menilai cara KPK melakukan penyadapan tidak tepat. Bahkan Asrul menyebut cara penyadapan KPK itu cenderung serampangan.
"Persoalan penyadapan harus kita akui menimbulkan suudzon bahwa kewenangan untuk melakukan penyadapan dipergunakan 'tidak pas'. Ada yang lebih kasar lagi 'serampangan'," kata Arsul saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III dengan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Sekjen PPP ini menganggap situasi saat ini bisa menjadi momentum yang tepat untuk menyusun UU khusus mengatur penyadapan di Komisi III. UU Penyadapan itu tidak hanya memberikan kewenangan penyadapan kepada KPK saja melainkan lembaga penegak hukum lain.
"Kedua saya kira momen ini bisa juga untuk kita dalami sekaligus terkait dengan rencana komisi III DPR menginisiasi rujukan penyadapan tindak lanjut putusan MK. Berlaku tak terkait KPK tapi penegak hukum lainnya," ujar dia.
Dalam RDP sebelumnya, soal penyadapan juga menjadi peluru DPR untuk menyerang KPK. Menanggapi kritikan itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku kecewa penyadapan yang dilakukan KPK selalu dipersoalkan.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
Sebab, menurut dia, KPK bukan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan. Kejaksaan, Polri, BIN, BNN, hingga BNPT juga dapat melakukan penyadapan.
"Cuma ini mau curhat juga yang dipermasalahkan selalu sadapan KPK. Padahal yang diaudit sebelum putusan MK itu hanya KPK, yang lain tidak pernah," ujar Laode.
Laode juga membantah tudingan penyadapan KPK dilakukan secara serampangan. Dia mengklaim, surat perintah penyadapan dikeluarkan atas keputusan seluruh komisioner KPK.
"Yang perlu kami selalu ingin mengingatkan kepada diri kami dan kepada khalayak ramai bahwa apakah kami menggunakan kewenangan itu secara serampangan, insya Allah tidak," pungkasnya.
Baca juga:
Sekjen PPP sebut penyadapan serampangan, Laode heran cuma KPK yang dipersoalkan
Agus Rahardjo tegaskan KPK siap diaudit soal penyadapan
PAN setuju wacana pembuatan UU Penyadapan
Setuju ada UU Penyadapan, Wakil Ketua KPK yakin bukan upaya pelemahan
NasDem belum lihat urgensi pembuatan UU Penyadapan
Penyadapan KPK yang bikin gerah anggota DPR
Tindaklanjuti putusan MK, Komisi III DPR inisiatif buat UU Penyadapan