Sekjen Sebut Vaksinasi di DPR Menerapkan Prokes Ketat, Bukan Tertutup
Menurutnya, pemberian vaksin ini merupakan bentuk proteksi bagi anggota dewan yang riskan terpapar saat menjalankan tugasnya. Pemberian vaksin juga menyasar para pegawai di lingkungan wakil rakyat.
Sekjen DPR RI, Indra Iskandar menegaskan, kegiatan vaksinasi di lingkungan DPR tidak tertutup. Menurutnya, vaksinasi itu didesain dengan protokol kesehatan yang ketat.
"Desain kegiatan vaksin dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga hanya orang yang berkepentingan saja yang dapat masuk dan menjalani prosesnya. Di dalam ruangan ada proses verifikasi identitas, pengecekan dari tenaga kesehatan dan setelah divaksin diberi waktu untuk istirahat 30 menit," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/2).
-
Kapan vaksin DBD diberikan? Dengvaxia diberikan dalam tiga dosis yang disuntikkan secara terpisah selama 12 bulan.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Bagaimana DPR ingin menyelesaikan masalah tawuran? “Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,” jelasnya.
-
Bagaimana DPR menggunakan hak angket? DPR memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan, memanggil saksi, dan mengumpulkan bukti terkait hal yang menjadi objek hak angket.
Dia bilang, vaksinasi di lingkungan kerja DPR adalah jadwal yang telah diberikan Kementerian Kesehatan. Menurutnya, pemberian vaksin ini merupakan bentuk proteksi bagi anggota dewan yang riskan terpapar saat menjalankan tugasnya. Pemberian vaksin juga menyasar para pegawai di lingkungan wakil rakyat.
"Sehingga karena (vaksin) diperuntukkan untuk dukungan terhadap DPR, maka vaksin juga diperuntukkan bagi PNS, Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal), petugas cleaning service, tenaga ahli dan lainnya," ujarnya.
Terpisah, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Setjen DPR, Rahmad Budiaji menerangkan, sebelum kegiatan vaksinasi di lingkungan DPR dilaksanakan Kemenkes sudah bersurat kepada Sekjen DPR. Surat disampaikan melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P).
"Yang substansinya meminta data sasaran vaksinasi tahap kedua bagi pelayan publik di lingkungan DPR," ucapnya.
Menurutnya, jumlah sasaran vaksinasi di lingkungan DPR mencapai 15.989 orang dengan target vaksinasi per hari sekitar 1.000 orang lebih. Tahap pertama vaksinasi telah berlangsung sejak 24 Februari dan diharapkan selesai pada tanggal 10 Maret.
(mdk/fik)