Serangkaian Upaya Kota Bandung Kurangi Sampah Hingga 70 Persen

Kota Bandung masih berstatus darurat sampah hingga akhir Desember 2023. Untuk mengefektifkan sisa waktu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah menjalankan serangkaian upaya untuk mengurangi sampah.

Diketahui, Pemerintah Kota Bandung sudah memperpanjang status darurat dari 26 Oktober hingga 26 Desember 2023. Keputusan itu berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung nomor 658.1/Kep.2523-DLH/2023.

Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono mengingatkan penanganan sampah bukan hanya tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).

Namun, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki tugas tambahan ini. Semua harus bekerjasama melakukan inovasi.

Salah satu inovasi penanganan sampah yang sudah dijalankan adalah sistem pelaporan menggunakan Bandung Waste Management (BWM) yang didampingi oleh tim ahli.

"Saya sepakat kedaruratan ini diperpanjang. Kita ingin mengambil sebuah kebijakan yang didukung oleh ilmiah. Saya juga sudah bicara dengan Bu Prima Kepala DLH Provinsi Jabar mengenai pengelolaan sampah ini," 

ucapnya.

merdeka.com

Sementara itu, Ketua Harian Satgas Darurat Sampah Kota Bandung, Ema Sumarna menyebutkan, perubahan perilaku masyarakat termasuk para ASN Kota Bandung sudah berjalan cukup masif untuk mengurangi sampah di Kota Bandung.

"Di Pemkot Bandung sudah tidak ada lagi sampah yang dibawa ke luar. Di Taman Dewi Sartika ada proses kompos. Pupuknya dijadikan untuk pemeliharaan taman di Balai Kota. Jika sudah terlalu banyak, bisa didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan," papar Ema.

Termasuk sampah anorganik pun sudah dipilah masuk ke bank sampah dan para pengepul. 

Ia berharap, langkah ini bisa menjadi contoh keteladanan kepada masyarakat. 

Apapun skema pengolahan sampah yang penting bisa sesuai dengan karakteristik masyarakat di wilayah masing-masing. 

Misalnya seperti di Cicendo, Andir, Astanaanyar, Lengkong, Batununggal, Cibeunying Kidul, dan Cibeunying Kaler. Rata-rata kewilayahan menggunakan loseda di perkantoran. 

Seluruh OPD telah ditugaskan untuk bergerak di bidangnya dalam menyelesaikan permasalah sampah.

Seperti Dinas Pendidikan, diberikan tugas tambahan untuk bertanggung jawab melahirkan kawasan bebas sampah (KBS) di SD hingga perguruan tinggi.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan memerintahkan 22 mal dan toko modern untuk ikut menyelesaikan sampah di toko masing-masing.

"Contoh terbaik di Mal PVJ. Setiap hari mereka produksi 5 ton sampah. 90 persen sampah organik. Itu semua selesai, pake maggot. Tugas Disdagin mengembangkan ke mal lainnya lewat Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI),"

 jelas Ema.

merdeka.com

Termasuk hotel, restoran, tempat ibadah, dan para PKL juga harus ikut mengolah sampah masing-masing.

Selain itu, para camat dan lurah juga terus masif mengedukasi masyarakat untuk menciptakan KBS di wilayah masing-masing.

Ia juga memaparkan, hasil rekapitulasi pengukuran penimbangan sampah pada Oktober lalu, jumlah sampah organik yang terkumpul 2,5 ton.

Jumlah sampah daur ulang 2,3 ton. Jumlah sampah residu 1,9 ton. Sehingga pengurangan sampah di Kota Bandung telah tercapai 70,14 persen.