Soal perlindungan TKI, PDIP dorong pemerintah buat kesepakatan dengan Saudi
Arab Saudi memang sudah merevisi UU perlindungan tenaga kerja asing. Namun, revisi tersebut tidak jelas memuat kewenangan pemerintah atau perwakilan asing dalam melindungi warganya yang bekerja di negeri yang kaya akan minyak itu.
Kasus kekerasan dan hukuman mati terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) saat bekerja di luar negeri kerap terjadi. Baru-baru ini, hukuman mati dilakukan Kerajaan Arab Saudi terhadap TKI asal Madura, Muhammad Zaini Misrin.
Arab Saudi memang sudah merevisi UU perlindungan tenaga kerja asing. Namun, revisi tersebut tidak jelas memuat kewenangan pemerintah atau perwakilan asing dalam melindungi warganya yang bekerja di negeri yang kaya akan minyak itu.
-
Kapan OJK berencana mencabut moratorium perizinan pinjol baru? Sesuai Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023-2028, OJK menyebut akan mencabut moratorium perizinan terhadap entitas pinjaman online (pinjol) baru yang khusus bergerak di sektor produktif dan UMKM pada tahun 2024.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Kapan DPTb disusun? DPTb disusun dalam tahapan pendaftaran pemilih, dan dapat mencakup pemilih yang baru berusia 17 tahun, pemilih yang telah pindah domisili, atau pemilih yang sebelumnya tidak terdaftar dalam DPT.
-
Apa yang dimaksud dengan KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi di Indonesia. KDRT dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, atau ekonomi yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
"Akhirnya tidaklah cukup kalau hanya berpacu pada UU Saudi. Untuk itu sangat betul bila didorong dengan adanya MoA (Memorandum of Agreement). Banyak hal yang perlu diperkuat dengan MoA," kata anggota Tim Pengawas TKI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, Kamis (5/4).
Menurutnya, berhasil tidaknya Memorandum of Understanding (MoU) perlindungan TKI dengan Arab Saudi menjadi MoA kembali kepada pemerintah, khususnya kementerian terkait.
"Mau tidak didorong untuk MoA, atau masih maju mundur dan membiarkan penempatan TKI non-prosedural semakin liar tanpa kita memikirkan bahwa mereka akan tidak memiliki payung hukum yang kuat setibanya bekerja di Saudi," katanya.
Dia setuju perlu segera ada kesepakatan lebih mengikat antara kedua negara dalam menyusun peraturan-peraturan yang menyangkut perlindungan TKI. Sebab ada beberapa poin yang tidak tercantum pada UU Saudi.
"Yah kita cantumkan dan sepakati melalui MoA dan bisa juga melalui MoU," katanya.
Lebih lanjut dia menekankan yang terpenting di pihak Arab Saudi tak hanya melibatkan kementerian tenaga kerja dalam membahas MoA, tapi juga kementerian luar negeri dan kementerian dalam negerinya.
Baca juga:
Pemerintah & DPR harus serius lindungi TKI
TKI terancam hukuman mati, Bamsoet minta Kemenaker tingkatkan pengawasan
TKI dieksekusi mati Saudi, Fahri Hamzah usul pengawasan lewat digital
Moratorium TKI: Dubes Rusdi akan ajak Menteri Ketenagakerjaan ke penjara di Malaysia
Polemik moratorium TKI antara Indonesia dan Malaysia