Subsidi pendidikan dicabut, puluhan wali murid mengadu ke DPRD Depok
Puluhan orang tua siswa yang tergabung di Persatuan Orang Tua Siswa Kota Depok (Poskade) melakukan aksi damai di halaman gedung DPRD Kota Depok di Kecamatan Sukmajaya, Senin (31/7). Mereka melakukan aksi unjuk rasa dengan membentangkan spanduk, baliho dan menyuarakan soal pendidikan di Kota Depok.
Puluhan orang tua siswa yang tergabung di Persatuan Orang Tua Siswa Kota Depok (Poskade) melakukan aksi damai di halaman gedung DPRD Kota Depok di Kecamatan Sukmajaya, Senin (31/7). Mereka melakukan aksi unjuk rasa dengan membentangkan spanduk, baliho dan menyuarakan soal pendidikan di Kota Depok.
Aksi mereka sempat memanas lantaran para pengunjuk rasa dihadang barikade petugas dan pintu gerbang utama DPRD Kota Depok.
Harum salah satu orang tua siswa dalam orasinya mengatakan aksi unjuk rasa ini sebagai sikap adanya pengambil alihan SMA/SMK ke propinsi Jawa Barat. "Kalau kami rasa pengambil alihan SMA/SMK ke Propinsi kira kami lebih bagus namun malah banyak masalah sehingga yang menjadi korban para siswa-siswi," katanya, Senin (31/7).
Menurutnya, semenjak pengelolaan SMA/SMK di Kota Depok diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdampak dengan dicabutnya subsidi Pendidikan oleh Pemerintah Kota Depok. Kebijakan itu, kata dia, menimbulkan dampak terganggunya operasional. Untuk menutupi operasional maka orang tua siswa dibebankan sumbangan.
Oleh karenanya, para orang tua siswa menuntut kepada Pemkot Depok melalui DPRD Kota Depok untuk mengembalikan subsidi dana pendidikan untuk SMA/SMK Kota Depok di mana sebelumnya Rp 2 juta per siswa per tahun. "Namun saat diambil kelola oleh Pemprov Jawa Barat siswa yang mendapatkan Rp 500 ribu, kami rasa itu tidak cukup, dan siswa akan menjadi korbannya," jelasnya.
Seharusnya, tegas dia, Pemkot Depok tidak hanya diam saja. Karena ini menyangkut kegiatan belajar anak didik. Mereka juga menutut kepada Pemkot Depok termasuk DPRD bisa memberikan bantuan kepada SMA/SMK melalui APBD dalam bentuk hibah atau bansos.
Sehingga tidak ada lagi pungutan liar di SMA/SMK di Kota Depok atas nama apapun, seluruh warga Kota Depok tanpa diskriminasi harus menikmati pendidikan gratis 12 tahun yang dijanjikan oleh pemerintah.
"Kami menuntut agar seluruh anggota DPRD Kota Depok dapat memperjuangkan aspirasi seluruh orang tua siswa SMA SMK dengan melaksanakan salah satu fungsinya yaitu fungsi anggaran," pungkasnya.
Baca juga:
Seorang guru tewas ditelan ombak usai mengajar di pulau terpencil
Rektor UIN Jakarta pernah pecat dosen bercadar terindikasi radikal
JK resmikan ruang kontrol, guru tak boleh pergi lebih dari 100 meter
Presiden Jokowi usul ada pendidikan membuat meme di SMK
Bercinta dengan murid, guru perempuan di Inggris dilarang mengajar
SMA negeri di Bekasi tak ada meja & kursi, siswa belajar lesehan
Siapkan USD 1 juta, Freeport kembali kirim anak Papua belajar di AS
-
Mengapa Octa merehab Sekolah di Depok? “Proyek ini bertujuan untuk memperbaiki dan memperbesar infrastruktur pendidikan lokal untuk mengakomodasi penambahan jumlah siswa di wilayah tersebut. Tujuan utama lainnya adalah memberi para siswa dorongan moral serta memotivasi mereka untuk proaktif dalam mengejar ilmu dan mempelajari sains,” tulis keterangan resminya, Senin (13/5).
-
Dimana kecelakaan maut pelajar Depok itu terjadi? Kecelakaan teranyat tepatnya di Jalan Raya Kampun Palasari, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu (11/5) malam.
-
Kapan kecelakaan bus pelajar Depok terjadi? "Waktu kejadian pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 sekira pukul 18.45 WIB," kata Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abast saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu (11/5).
-
Siapa yang diduga melakukan pelecehan di sekolah? Korban diduga telah melakukan pelecehan terhadap para siswi di sekolah.
-
Apa bentuk kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan? KPAI menilai segala bentuk kekerasan anak pada satuan pendidikan mengakibatkan kesakitan fisik/psikis, trauma berkepanjangan, hingga kematian. Bahkan lebih ekstrem, anak memilih mengakhiri hidupnya.
-
Apa yang ditemukan di Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Kota Medan? Kepolisian menemukan lima mayat di Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Kota Medan usai menggeledah kampus swasta tersebut.