Tak Ada Alasan Pemerintah Tunda Pemecatan ASN Terbukti Korupsi
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat 2.357 Aparat Sipil Negara (ASN) terpidana korupsi belum dipecat. Hal ini membuat negara setiap bulannya merugi sekitar Rp 6,6 miliar atau Rp 72 miliar setahun.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat 2.357 Aparat Sipil Negara (ASN) terpidana korupsi belum dipecat. Hal ini membuat negara setiap bulannya merugi sekitar Rp 6,6 miliar atau Rp 72 miliar setahun.
Pengajar Hukum Pidana Universitas Tarumanegara Hery Firmansyah mengatakan, sebenarnya sudah banyak aturan perundang-undangan yang dapat secara langsung memecat ASN yang terpidana korupsi.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Kasus korupsi apa saja yang menjerat Menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi ini? Untuk kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan guna kepentingan penyidik KPK. Sementara untuk satu tersangka lain yakni Direktur PT KIM, Karunia diharapkan agar kooperatif dalam pemanggilan penyidik KPK.
-
Siapa yang diduga terlibat dalam kasus korupsi? Sorotan kini tertuju pada Sirajuddin Machmud, suami dari Zaskia Gotik, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
"Kalau bicara tentang hukum sebenarnya tidak kurang lagi terkait peraturan perundang-undangan pemecatan PNS terutama terkait korupsi," kata Hery Firmansyah, saat diskusi dalam Perspektif Indonesia di Jakarta, Sabtu (2/3).
Hery Firmansyah juga menjelaskan Undang-undang 5 tahun 2014 Tentang ASN Pasal 87 ayat 1 negara, dan junto Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Menurutnya, ini merupakan aturan yang dapat memberhentikan ASN terpidana korupsi.
"Itu sudah very clear bagi saya bahkan kalau kita mau tarik ke belakang, ada PP Nomor 32 Tahun 1979 terkait dengan pemecatan PNS ini juga sudah ada," jelasnya.
"Jika negara mau serius memerangi korupsi, amunisi dan senjata sudah banyak dimiliki. Tinggal bagaimana pemerintah itu sendiri mau menggunakannya amunisi dan senjata tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang sudah ada," tambahnya.
Hery menilai, alasan pihak terkait ASN terpidana korupsi belum diberhentikan bukan masalah tidak ada peraturan perundang-undangan. Kata Hery, dalam hal ini, Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota belum mau memecat ASN tersebut dengan segala pertimbangannya.
"Masalahnya adalah di level pelaksanaan, contohnya, ada PNS yang sudah diproses hukum sudah diputus bersalah. Kemudian ternyata PNS tersebut tidak dilakukan pemecatan, padahal sekarang sudah ada aturan yang mensyaratkan pemecatan dengan tidak hormat," ujarnya.
Lebih lanjut Hery menjabarkan aturan-aturan untuk pemecatan ASN terpidana korupsi yakni, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri PANRB, Mendagri dan BKN yang mengevaluasi dari Surat Edaran (SE) Mendagri tahun 2012 nomor 800 Tentang Pemecatan PNS yang kemudian direvisi menjadi SE Mendagri dengan Nomor 180.
"SE Mendagri ini kemudian ada menjadi jalan tol untuk pemecatan PNS sesuai dengan koridornya," katanya.
Sehingga kata Hery pemecatan ASN yang terpidana korupsi adalah tindakan tepat. Pasalnya, setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap atau inkracht dengan tidak ada upaya hukum lain lagi, maka status seseorang ASN harus dicabut.
"Sesuai dengan asas legalitas kalau sudah dibuat peraturan perundang-undangan, maka itu wajib ditaati," tandasnya.
Reporter: Yanti Yunidar
Baca juga:
Negara Merugi Rp 6,6 Miliar Akibat Banyak ASN Terpidana Korupsi Belum Dipecat
Demonstran Desak Mabes Polri Pantau Penyidikan Pipa Transmisi di Riau
Dituntut Jaksa 8 Tahun, Terdakwa Korupsi Dana Gempa Lombok Divonis Hakim 2 Tahun
Buronan Korupsi Paving Ditangkap Saat 'Bertamu' di Kantor Pelindo
Reaksi Wajah Muhammad Nasir Usai Diperiksa KPK