Temuan Beras Bansos Tak Layak Konsumsi, DPRD OKU Minta Penjelasan Kadis Sosial
"Dengan temuan-temuan seperti ini, banyak hal yang perlu kita perbaiki untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,"
DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan serius menyikapi temuan beras bantuan sosial tidak layak konsumsi yang dibagikan Dinas Sosial melalui Bulog setempat kepada masyarakat terdampak Covid-19. Ketua DPRD Ogan Komering Ulu (OKU), Mardjito Bahri menegaskan pihaknya akan memanggil pihak terkait guna menanyakan penyebabnya.
"Jumat (29/5), kami akan panggil Kepala Dinas Sosial dan Kepala Bulog OKU. Intinya DPRD OKU serius menyikapi masalah ini," tegasnya dilansir Antara, Kamis (28/5).
-
Kapan Pangeran Cokrokusumo meninggalkan Bangkalan? Pada tahun 1845, rombongan Pangeran Cokrokusumo berangkat dari istana Kesultanan Bangkalan dengan menyeberangi selat Madura dan mendarat di pantai Gresik.
-
Kapan Ganjar Pranowo bertemu dengan pelaku UMKM di Banyumas? Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri silaturahmi bersama Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2024).
-
Apa yang ditekankan Ganjar Pranowo kepada pelaku UMKM di Banyumas? Di depan para pelaku usaha, Ganjar menekankan pentingnya pelatihan-pelatihan secara rutin bagi UMKM agar dapat lebih maju.
-
Bansos beras apa yang dihentikan penyalurannya? Pemerintah akan menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras kemasan 10 kilogram (kg) mulai 8-14 Februari 2024.
-
Siapa yang membagi bansos? Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan alasan dirinya jarang membagikan langsung bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
-
Bagaimana cara membedakan Bansos milik Jokowi dengan Bansos Kemensos? Cara paling mudah mengetahui perbedaannya, Bansos milik Jokowi yakni pada tas kantong merah putih itu ada logo Istana Presiden RI. Sementara di versi Bansos Kemensos tertulis 'Bantuan Presiden Republik Indonesia Melalui Kementerian Sosial' namun tidak ada logo Istananya.
Mardjito menjelaskan, pemanggilan ini sebagai upaya untuk melakukan pendalaman dan perlu mendengarkan dari Bulog dan Dinsos OKU atas temuan tersebut.
"Dengan temuan-temuan seperti ini, banyak hal yang perlu kita perbaiki untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat," tegas politikus dari Fraksi Gerindra tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD OKU, Yudi Purna Nugraha menyatakan pihak Bulog dan Dinsos OKU harus bertanggung-jawab terhadap masalah tersebut.
Menurut Yudi, pihaknya sengaja memanggil Kepala Bulog dan Dinsos OKU agar masyarakat tidak salah persepsi terhadap Pemkab OKU yang sudah menganggarkan dana untuk membagikan paket sembako bagi masyarakat.
"Karena paket sembako yang dibagikan ini merupakan tanggungjawab Dinas Sosial OKU yang melakukan pendataan termasuk penganggaran dan jumlah anggarannya," ujar dia.
Terkait apakah polemik ini akan dibawa ke ranah hukum atau tidak, Yudi mengaku pihaknya belum mendengar secara langsung dari Bulog dan Dinsos OKU dan sejauh mana tingkat kesalahannya.
"Apakah disengaja atau tidak hal itu akan terjawab setelah mereka kita panggil nanti," tandas Yudi.
(mdk/ray)