Tiga kali mangkir, Eddy Sindoro akan dipanggil paksa KPK
KPK telah mengirimkan surat pencekalan terhadap mantan petinggi Lippo Grup ini ke pihak Imigrasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana akan memanggil paksa chairman PT Paramount Enterprise International, Eddy Sindoro. Lantaran telah tiga kali mangkir dari panggilan penyidik KPK. Eddy diketahui saat telah berada di luar negeri.
"Ya bisa (dipanggil paksa). Yang di Kolombia (tersangka korupsi) saja bisa didatangkan," kata Agus usai menghadiri acara seminar nasional tentang penguatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam pemberantasan korupsi di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, Rabu (10/8).
Agus mengaku pihaknya telah mengirimkan surat pencekalan terhadap mantan petinggi Lippo Grup ini ke pihak Imigrasi.
"Iya, nanti secara bertahap kita nanti pilah-pilah satu-satu " katanya.
Sekedar informasi, Eddy Sindoro diduga terlibat kasus suap dagang perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Penyidikan kasus ini baru menjerat Doddy Aryanto Supeno dan Edy Nasution selaku Panitera PN Jakpus.
Bos Lippo Grup ini sering disebut dalam persidangan oleh terdakwa Doddy. Dalam surat dakwaan, Eddy disebut secara bersama-sama menyuap Edy Nasution untuk mengamankan sejumlah perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Selain itu, Presdir PT Paramount Enterprise International Ervan Adi Nugraha disebut memberikan Rp 50 juta kepada panitera PN Jakpus, yakni Edy Nasution. Ervan mengakui adanya pemberian uang itu. Dia mengaku uang itu berasal dari PT Paramount yang di pimpinnya.
Lebih jauh Ervan membeberkan Rp 50 juta diberikan kepada Edy sebagai sumbangan untuk pernikahan anak Edy.
Ervan meminta sekretarisnya, Vika Anggraeni, untuk membuat disposisi terkait pengeluaran Rp 50 juta. Uang Rp 50 juta untuk Edy diberikan atas nama perusahaan.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
Baca juga:
Tiga kali dipanggil KPK, Eddy Sindoro terancam dijemput paksa
KPK sebut Eddy Sindoro berada di luar negeri meski sudah dicegah
KPK minta istri Nurhadi taati aturan untuk buat LHKPN
Besan Nurhadi atur perkara gugatan Golkar terkait SK Menkum HAM
KPK akan hadirkan 4 Brimob penjaga rumah Nurhadi