Wajib Tes PCR Dinilai Diskriminatif, Dunia Penerbangan Minta Aturan Lebih Simpel

Aturan dan syarat bagi penumpang pesawat selama masa pandemi Covid-19 dianggap sebagai kebijakan diskriminatif pemerintah terhadap usaha penerbangan di Indonesia. Regulasi yang berubah-ubah pada transportasi udara juga dinilai cukup menyulitkan.

2021-08-27 09:46:47

Aturan dan syarat bagi penumpang pesawat selama masa pandemi Covid-19 dianggap sebagai kebijakan diskriminatif pemerintah terhadap usaha penerbangan di Indonesia. Regulasi yang berubah-ubah pada transportasi udara juga dinilai cukup menyulitkan.

Sebelumnya calon penumpang pesawat diminta menyertakan hasil negatif Covid-19 dengan metode rapid test antibody. Aturan itu kemudian berubah bagi calon penumpang menjadi kewajiban rapid test antigen.

"Tapi kemudian aturan itu juga kembali berubah setelah vaksinasi digencarkan, kini penumpang pesawat wajib melakukan tes PCR sebagai salah satu syarat untuk menggunakan transportasi udara," kata pengamat penerbangan, Alvin Lie dalam diskusi panel bersama serikat karyawan PT Angkasa Pura II atau Sekarpura II yang digelar di Bandara Soetta, Kamis (26/8).

Alvin Lie bahkan menegaskan bahwa aturan transportasi udara, salah satunya persyaratan hasil negatif Covid-19 dengan metode PCR test dan wajib vaksin bagi penumpang pesawat adalah aturan diskriminatif.

"Saya kira yang pertama harusnya syarat untuk perjalanan udara disamakan dengan moda transportasi lain. Moda transportasi yang paling banyak yang digunakan itu kan (tranportasi) darat, tapi justru paling longgar, tidak disiplin," ucap dia.

Menurut dia, pemerintah seharusnya mengapresiasi dunia aviasi karena selama ini paling ketat dan paling disiplin dalam meningkatkan kewaspadaan dan keselamatan penumpang.

"Juga alat angkutnya ini, sebelum pandemi juga sudah dilengkapi HEPA filter kemudian ada peraturannya penerbangan di bawah 2 jam tidak boleh makan, tidak boleh bicara, harus pakai masker. Ini kok masih ditambahi PCR lagi," ucap Alivin.

Selain menyamakan persyaratan bagi pengguna transportasi, pemerintah juga diharapkan agar mengampanyekan bahwa terbang itu aman. Alasannya, saat ini muncul kesan perjalanan udara tidak aman dengan adanya sejumlah persyaratan untuk penumpang.

"Dengan regulasi yang diskriminatif ini justru menambah kesan publik bahwa terbang itu tidak aman. Percuma saja Menteri Pariwisata mempromosikan daerah wisata tapi tidak mempromosikan penerbangan. Padahal daerah-daerah wisata itu membutuhkan transportasi udara," ucap dia.

Meski begitu, dia sepenuhnya mendukung program vaksinasi yang tengah digencarkan pemerintah.

Pernyataan serupa juga diutarakan Ketua YLKI Tulus Abadi. Dia menganggap ada diskriminasi pemerintah terhadap sektor transportasi udara yang sangat merugikan konsumen.

"Seharusnya memang pemerintah tidak seharusnya memberikan satu kebijakan yang diskriminatif pada sektor udara. Karena ketika sektor udara dibatasi dengan ketat, khususnya dengan tes PCR dan segala macam, kemudian sektor lainnya tidak, mobilitas juga sama saja," kata dia.

Tulus mengatakan, adanya kebijakan untuk membatasi mobilitas masyarakat dengan melakukan pembatasan penerbangan tidak terlalu berpengaruh karena pengawasan mobilitas masyarakat lain berbeda.

"Mobilitas jadi tidak terkendali dan akhirnya di satu sisi ingin membatasi penerbangan untuk membatasi mobilitas tapi mobilitas lain tetap jalan. Dengan adanya kebijakan yang sangat dinamis atau dalam bahasa terangnya adalah berubah-ubah, itu jelas sangat merisaukan konsumen dan sangat merugikan konsumen," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Sekarpura II Trisna Wijaya menjelaskan, selama pemberlakuan PCR bagi penumpang pesawat, banyak masyarakat dalam kebutuhan terbang mendesak sebab kemalangan, keluarga sakit kritis atau urgensi lainnya, tidak dapat langsung menggunakan transportasi udara. Mereka harus menunggu beberapa hari.

"Ada dua hal yang disoroti oleh kami, yang pertama keluhan penumpang terhadap persyaratan penerbangan yang sangat sering berubah. Terlalu mahal, terlalu lama hasilnya, terlalu membingungkan, dan keluhan lainnya. Selain diwajibkan vaksinasi, namun juga harus PCR," jelas Trisna.

Untuk itu dia berharap, kebijakan terkait persyaratan wajib PCR perlu ditinjau ulang dan diberlakukan sama antara Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali. Dengan hanya menggunakan rapid test antigen dan Gnose bagi calon penumpang yang sudah divaksinasi.

"Karena kenyataannya, selain teknologi HEPA filter yang ada di pesawat, penumpang tidak diperbolehkan makan minum dan harus menggunakan selalu masker saat di pesawat," kata dia.

"Seharusnya pemerintah memberikan perhatian. Misalnya, meminta Bank Himbara untuk mau memberikan pinjaman, memberikan insentif PSC kembali seperti yang dilakukan di Q4 2020 yang lalu. Kemudian juga memberikan PMN misalnya, agar saturasi oksigen kami masih bisa terjaga dengan baik, dan yang terpenting adalah memastikan operasional bandar udara tetap terlaksana dengan baik," jelas dia.

Baca juga:
Komisi IX DPR Desak Polisi Usut Tuntas Dugaan Mafia Alkes
Masyarakat Diminta Mengawal Tarif Baru PCR
Palsukan PCR, Dua Mahasiswa Pekanbaru yang Kuliah di Turki Ditangkap Polisi
KPPU Sumut Temukan Harga Tes PCR di Kota Medan masih Tinggi
Polisi Tangkap Pemalsu Surat Keterangan Hasil Swab Antigen di Tangerang
Varian Delta Masuk Riau, Pemprov Kirim Hasil PCR ke Pusat

(mdk/yan)