Wapres Jusuf Kalla akui ada dampak negatif bebas visa
Pihak imigrasi diminta bekerja maksimal mengecek setiap warga negara asing yang masuk
Kebijakan pemerintah memberikan bebas visa kepada puluhan negara ternyata berdampak negatif. Meskipun pemerintah mengklaim kebijakan ini meningkatkan devisa, masyarakat menilai pembebasan visa memberi peluang kepada pihak-pihak asing melakukan hal yang tidak diinginkan di Indonesia seperti teror.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pembebasan visa diakui memberi dampak positif dan negatif. Namun pertimbangan untuk membuka jaringan dengan negara asing menjadi alasan utama pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut.
"Kalau positifnya, orang lebih mudah datang ke Indonesia untuk berlibur atau berusaha. Memang tentu saja ada lebih terbuka dan resiko juga dalam kondisi hari ini. Kita seimbangkan lah," tutur JK di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Selatan, Selasa (16/2).
Terkait ancaman teror, JK mengklaim akan memperketat keamanan. Selain itu, pihak imigrasi juga dipastikan akan bekerja maksimal mengecek setiap warga negara asing yang masuk.
"Walaupun mereka itu bebas visa tapi di airport juga tetap diperiksa, apa dia bawa, mau ke mana, dan sebagainya," imbuh JK.
Kendati dinilai mengancam keamanan negara, JK menegaskan akan mencoba proses berjalannya bebas visa dalam rentang waktu enam hingga satu tahun. Jika dalam pelaksanaannya menimbulkan banyak dampak negatif, maka pemerintah segera menghentikan kebijakan ini.
Berkaca dari negara Uni Eropa, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang berbanding terbalik. Namun JK mengalihkan perbandingan dengan kebijakan negara tersebut. Dia malah menyebut Indonesia perlu melirik kebijakan yang dikeluarkan negara tetangga seperti Malaysia dan negara sekitar.
"Malaysia, Thailand, itu bebaskan hampir seratus negara. Hingga kunjungan turis mereka dua kali lipat dari kita, itu salah satunya. Walaupun ada faktor lain, tapi memudahkan mereka yang mau berkunjung ke Indonesia," tuntas JK.
Baca juga:
Awasi turis bebas visa, pemerintah kerahkan Babinsa
Antisipasi terorisme, pemerintah batasi bebas visa sejumlah negara
Khawatir dampak negatif, Komisi I DPR kritik kebijakan bebas visa
Rizal Ramli ungkap alasan tolak pemberian bebas visa untuk Israel
WNI resmi dapat bebas visa terbatas ke Jepang
Paspor Indonesia tak banyak bebas visa, kalah dari Uganda
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Mengapa Jusuf Kalla bingung dengan penetapan Karen Agustiawan sebagai terdakwa? Saya juga bingung kenapa dia jadi terdakwa, bingung karena dia menjalankan tugasnya," kata JK.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
-
Apa yang diungkapkan Jusuf Kalla mengenai pembelian alutsista bekas? Pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas dengan harga murah bukan terjadi saat ini saja. Hal tersebut dinungkapkan langsung Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang pernah berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1) "Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,"