Warga Berdesakan Saat Pembagian Bansos di Kantor Pos Bandung
Salah seorang warga yang mengantre, Lilis Wasilah (39) mengaku sudah antre sejak pagi. Uang bantuan dibutuhkan untuk menyambung hidup di tengah pandemi.
Ratusan warga memadati pembagian bantuan sosial (bansos) di Kantor Pos, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jumat (22/5). Antrean yang terjadi tidak menggunakan protokol kesehatan.
Warga yang mengantre bercampur dari mulai anak muda hingga lansia, terlihat pula ada anak-anak yang ikut. Warga tersebut mengantre untuk mendapat bantuan Rp 600 ribu dari pemerintah.
-
Apa saja ragam bantuan dalam Bansos PKH? Besaran Bansos PKH 1. Ibu hamil/nifas: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun2. Anak usia dini 0-6 tahun: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun3. Pendidikan anak SD/sederajat: Rp225.000/tahap atau Rp900.000/tahun4. Pendidikan anak SMP/sederajat: Rp375.000/tahap atau Rp1.500.000/tahun 4. Pendidikan anak SMA/sederajat: Rp500.000/tahap atau Rp2.000.000/tahun 5. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun 7. Lanjut usia: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun
-
Bansos beras apa yang dihentikan penyalurannya? Pemerintah akan menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras kemasan 10 kilogram (kg) mulai 8-14 Februari 2024.
-
Siapa saja yang bisa mendapatkan Bansos PKH? Adapun beberapoa kriteria penerima Bansos PKH, yaiitu ibu hamil, memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, atau anak sekolah usia 15 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun.
-
Siapa yang membagi bansos? Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan alasan dirinya jarang membagikan langsung bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
-
Apa yang berhasil diselamatkan Kemensos terkait penyaluran bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Bagaimana cara membedakan Bansos milik Jokowi dengan Bansos Kemensos? Cara paling mudah mengetahui perbedaannya, Bansos milik Jokowi yakni pada tas kantong merah putih itu ada logo Istana Presiden RI. Sementara di versi Bansos Kemensos tertulis 'Bantuan Presiden Republik Indonesia Melalui Kementerian Sosial' namun tidak ada logo Istananya.
Aturan physical distancing yang digaungkan pemerintah tidak berjalan baik. Padahal, aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berlanjut di Kota Bandung hingga 29 Mei.
Salah seorang warga yang mengantre, Lilis Wasilah (39) mengaku sudah antre sejak pagi. Uang bantuan dibutuhkan untuk menyambung hidup di tengah pandemi.
Ia tahu bahwa berkerumun sangat berpotensi menyebarkan virus Corona. "Saya pasrah aja. Soalnya butuh banget uang. Udah habis. Jadi, enggak apa-apalah berdesakan juga," kata ibu dua anak itu.
Ia berharap, protokol keamanan bisa berjalan dengan baik. Apalagi, distribusi bantuan akan berlangsung dua gelombang lagi. Diketahui, bantuan tersebut dibagikan kepada warga miskin tiga kali dalam tiga bulan ke depan.
"Saya berharap bulan depan tidak antre seperti ini," katanya.
Warga lain, Dadang Kurnia (46) meminta pemerintah dan petugas lebih tegas dalam menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai ada klaster baru di tempat pembagian bantuan sosial.
"Pemerintah harusnya tegas. Ini ga ada yang ngatur. Jadi desak desakan. Kami juga ga mau kayak gini, jangan sampai ada klaster PT Pos," pungkasnya.
Baca juga:
Di Balik Bansos Corona, Mereka yang Tidak Mengeluh Meski Tak Tersentuh
Warga Berdesakan Saat Pembagian Bansos di Kantor Pos Bandung
Salah Sasaran, 77 ASN dan Pensiunan di Solo Peroleh Bantuan Tunai Kemensos
Mensos Targetkan Penyaluran BST Sebelum Lebaran Harus Mencapai 8,3 Juta KK
Rawan Dikorupsi, Pemerintah Disarankan Bentuk Tim Khusus Awasi Dana Covid-19
Ketua KPK: Rakyat Miskin Tidak Masuk DTKS Perlu Diberi Bantuan Sosial