3 Menteri bidang ekonomi terbaik dan terburuk versi hasil polling
96,5 Persen publik setuju agar Presiden Jokowi segera reshuffle kabinet.
Di tengah isu perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja, publik menyoroti kinerja menteri bidang ekonomi yang dinilai cenderung turun. Hal ini setidaknya terekam dalam hasil polling yang dilakukan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik (kedaiKOPI) lewat www.uneg2politik.com.
Menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina dan sekaligus jubir kedaiKOPI, Hendri Satrio, ada tiga kementerian ekonomi yang mempunyai reputasi buruk dan perlu diganti. Mereka adalah yakni Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Ekonomi Sofyan Djalil dan Menteri Industri Saleh Husin.
"96,5 Persen publik setuju agar Presiden Jokowi segera reshuffle kabinet. Kesimpulan kami adalah kinerja yang kurang baik ada dalam kementerian ekonomi yaitu kementerian Pertanian, kementerian Ekonomi, dan kementerian Industri. Publik mau agar segera diadakan reshuffle setelah enam bulan pemerintahan ini," ungkap Hendri dalam diskusi 'Mendongkrak Kinerja Kabinet Kerja (khususnya kementerian ekonomi)' di Kedai Tjikini, Jl Cikini Raya, Cikini, Jakpus, Rabu (23/4).
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan penurunan kinerja para menteri ekonomi disebabkan oleh kurangnya koordinasi di antara mereka.
"Titik lemah selama ini adalah pada koordinasi. Ada gejala tidak adanya koordinasi bagus. Contoh ketika presiden bicara harga beras naik, ada menteri yang bicara tentang harga beras dan stok beras. Ini contoh di mana menteri kurang koordinasi," ujar Misbakhun.
Di lain hal, anggota DPR dari Fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie ini mengaku tidak setuju dengan reshuflle kabinet. Menurut dia yang penting adalah evaluasi kerja dari pada mengganti para menteri.
"Perombakan itu hak presiden. Tetapi sebaiknya terlebih dahulu evaluasi dari pada sekedar mengganti menteri," pukas Misbakhun.
Menteri terbaik
Sementara itu, hasil polling juga menunjukkan tiga menteri bidang ekonomi yang dinilai publik memiliki kinerja baik. Mereka adalah Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, Menteri PU Basuki Hadimuljono, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Dalam pemaparan hasil survei itu, dijelaskan Hendri, diperoleh hasil berupa 26,67 persen setuju jika menteri tidak perlu diganti hanya dirotasi, 58,14 persen ada tambahan dari profesional atau akademisi, 2,33 persen ada tambahan dari KIH terutama dari PDIP, 15,12 persen dari KMP, 1,74 persen dari arahan Megawati Soekarnoputri.
Misbakhun menilai kinerja menteri yang baik berasal dari koordinasi dan latar belakang mereka. Dia mengambil contoh Menteri Keuangan dan Menteri BUMN yang dinilainya mampu menerjemahkan pikiran Jokowi dalam implementasi kinerja selama ini.
"Saudara Bambang, mungkin karena latar belakangnya akademisi mempunyai terobosan yang bisa mengimplementasikan pikiran Presiden Jokowi. Dia berhasil golkan APBNP. Dia bisa jalankan tepat waktu APBNP dan isinya sesuai dengan program Nawacita. Bu Rini juga demikian," pukas Misbakhun.
Baca juga:
NasDem sebut menteri Jokowi belum maksimal karena anggaran baru cair
Hasil poling: 96,5 persen publik ingin Jokowi reshuffle kabinet
Reshuffle menteri Jokowi sudah dibahas di partai koalisi
Hanura: Isu reshuffle tidak perlu dibesar-besarkan
Reshuffle kabinet, 5 menteri ekonomi ini diusulkan diganti
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Kapan Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah Kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas