AHY: TWK Sangat Tidak Relevan dengan Tugas-Tugas Pokok di KPK
Dia menilai wajar TWK untuk mengetahui kepribadian seseorang. Tetapi bukan menjadi penentu layak atau tidak menjadi petugas KPK.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan pegawai KPK dalam rangka peralihan status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak relevan. Sebab dia menilai TWK tidak diperlukan saat bertugas di lembaga antirasuah tersebut.
"Misalnya kemudian ada isu Tes Wawasan Kebangsaan, apakah relevan dengan tugas-tugas pokoknya untuk bertugas di KPK misalnya, saya rasa tidak sangat relevan," katanya kepada merdeka.com di Kantor DPP Partai Demokrat, Jumat (28/5).
-
Siapa yang diusung oleh partai-partai pendukung Prabowo-Gibran? Dua nama yang santer bakal meramaikan Pilkada Jakarta adalah dua mantan Gubernur Ibu Kota dan Jawa Barat yakni Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Anies sebagai calon inkumben tampaknya bakal diusung oleh partai-partai pendukungnya di Pilpres 2024. Begitu juga dengan Ridwan Kamil yang didukung barisan partai pendukung Prabowo-Gibran.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Kenapa Hasto Kristiyanto melaporkan penyidik KPK ke Dewas KPK dan Komnas HAM? Dia menceritakan sempat terjadi cekcok dengan penyidik gara-gara handphonenya disita dari tangan asistennya. Pun pada saat pemeriksaan itu juga belum memasuki pokok perkara.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Apa yang disita dari Hasto Kristiyanto oleh penyidik KPK? Handphone Hasto disita dari tangan asistennya, Kusnadi bersamaan dengan sebuah buku catatan dan ATM dan sebuah kunci rumah.
Dia menilai wajar TWK untuk mengetahui kepribadian seseorang. Tetapi bukan menjadi penentu layak atau tidak menjadi petugas KPK.
"Kalau hanya untuk diketahui kepribadian seseorang, karakter, dan sebagainya ya wajar-wajar saja jangan sampai kemudian dijadikan itu penentu apakah itu dia fit atau tidak untuk menjadi petugas di KPK," bebernya.
"Saya dengar Presiden sudah menyampaikan bahwa itu tidak boleh menjadi parameter untuk mendiskualifikasi siapapun. Apalagi kemudian dikualifikasi alasannya seolah-olah karena alasan tersebut, tetapi ada alasan lain, nah ini enggak boleh," tambahnya.
AHY mengatakan pada akhirnya masyarakat akan mengetahui kebenaran yang terjadi saat ini. Sebab itu dia yakin cepat atau lambat hal tersebut akan terungkap kepada publik. Kemudian dia pun berharap lembaga hukum bisa menjadi contoh masyarakat.
"Agar masyarakat ada harapan terhadap negara-negaranya institusi memang yang menjalankan tugas-tugas yang tidak mudah tadi menegakkan kebenaran tadi," bebernya.
PD akan Bantu Negara Tegakan Keadilan
AHY pun mengatakan partainya konsisten mendukung Indonesia untuk menegakkan hukum secara adil. Terutama kata dia menyelamatkan kerugian-kerugian negara.
"Oleh karena kita harus mendukung upaya-upaya otoritas yang memang ditugaskan dan mendapatkan amanah bisa menegakkan hukum atas kasus-kasus korupsi kita punya polri, kita punya kejaksaan, KPK," ungkapnya.
Sebab itu dia berharap seluruh pihak tidak boleh untuk melemahkan institusi lain. Dia pun berharap lembaga-lembaga bisa menjalankan tugas yang amanah.
"Kita berharap lembaga-lembaga tadi bisa menjalankan tugas luar biasa, amanah yang tidak mudah untuk bisa menegakan itu secara adil," bebernya.
Baca juga:
Aksi Ruwatan untuk Mengusir Roh Jahat di Tubuh KPK
Demokrat: Arahan Presiden Jelas, Tak Jadikan TWK Dasar Pemecatan Pegawai KPK
BW Soal KPK Dijaga TNI-Polri: Begitu Takutkah Pimpinan Kepada Pengunjuk Rasa?
Akan Ada Unjuk Rasa di Gedung Merah Putih KPK, TNI-Polri Mulai Berjaga
Komnas HAM Periksa Novel Baswedan dan Kasatgas Penyidik KPK
Jika Disomasi Eks Direktur KPK, Kepala BKN Ancam Tuntut Balik
Buya Syafi'i Ma'arif Minta Jokowi Tegas Soal Nasib 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK
Pecat 51 Pegawai, Pimpinan KPK Akan Lapor Presiden