Alur dan Tahapan Pembahasan UU IKN dalam Tempo 42 Hari

UU IKN Hanya Legitimasi

Peneliti Formappi Lucius Karus menilai, pembahasan RUU IKN sangat singkat karena hanya dibahas kurang dari dua bulan. Dia bilang, Pansus RUU IKN dibentuk pada 6 Desember dan disahkannya menjadi UU pada 18 Januari di rapat paripurna. Praktisnya, hanya dua minggu karena sejak 16 Desember hingga 10 Januari DPR melakukan reses.

"Pembahasan kilat ini mengherankan karena RUU IKN bukan RUU revisi UU lama. Juga membayangkan keruwetan perpindahan ibu kota selanjutnya yang tentu bukan sesuatu yang mudah. Ada banyak hal terkait yang ikut terdampak dari perpindahan ibukota tersebut," ujarnya.

"Berbagai keruwetan yang dibayangkan itu mestinya menjadi alasan proses pembahasan RUU IKN tak akan bisa selesai dengan cepat," sambungnya.

Dia menuturkan, jika melihat jumlah RUU IKN yang hanya 44 pasal, terlihat RUU ini tidak mau terlalu detail soal berbagai hal yang terkait dengan perpindahan ibu kota. RUU ini hanya menjadi semacam dasar hukum untuk memastikan rencana perpindahan bisa berjalan serta hanya untuk pemberi legitimasi saja.

"Detail penting lain yang terkait dengan perpindahan ibukota yang seharusnya juga masuk dalam RUU agar kepastian hukum terjamin, nampaknya tak penting untuk saat ini. Toh peraturan turunan bisa dibuatkan oleh pemerintah atau presiden," ujarnya.

©2022 AFP/Handout/Nyoman Nuarta

Dia berujar, sebagai pemberi legitimasi, pengesahan RUU IKN sudah bisa memberikan kepastian kepada Pemerintah untuk mulai bekerja. Niat itu memang yang dibutuhkan sejak awal. Setelah legitimasi awal berupa UU ini beres, mudah bagi pemerintah untuk membuat peraturan turunan soal kebijakan lain terkait perpindahan ibu kota.

Dia melanjutkan, karena RUU IKN sekedar untuk pemberi legitimasi awal, maka selain tak perlu detail, proses pembahasannya juga dibikin kilat. Jika mesti melibatkan publik secara intensif, kepentingan pemerintah dan DPR agar rencana pemindahan ibu kota bisa jadi terancam lantaran akan ada banyak aspirasi yang bisa saja memaksa DPR dan Pemerintah menahan rencana pemindahan itu untuk dilakukan secepatnya.

Terlebih, dengan proses pembangunan yang sudah mulai berjalan di ibu kota baru, keterpaksaan membuat dasar hukum membuat pemerintah dan DPR tak punya banyak opsi. Selain harus segera menyediakan payung hukum untuk membenarkan rencana dan proses pembangunan yang sudah berjalan.

"Itulah yang saya kira menjadi alasan proses pembahasan RUU IKN memang dilakukan secara cepat dan 'menghindarkan' sebisa mungkin ruang partisipasi bagi warga untuk memberikan masukan," ujarnya.

Lucius berkata, karena rencana dan eksekusi sudah jalan terlebih dahulu, kepastian hukum untuk itu mesti segera disediakan. Kebutuhan mendesak pemerintah itu akan terancam jika RUU dibikin sesuai prosedur khususnya soal partisipasi publik. Partisipasi publik selalu bisa jadi ancaman bagi sebuah RUU yang tidak populis dan sekedar untuk memenuhi ambisi elite saja.

UU IKN Rawan Digugat

Sayangnya, yang tidak dipertimbangkan dengan baik oleh DPR dan Pemerintah adalah proses lanjutan yang sangat mungkin bisa mengacaukan rencana mereka. Proses itu adalah pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Keberanian MK untuk juga menguji proses formil pembahasan RUU di DPR sesungguhnya membuat prosedur pembahasan beserta aspek pelibatan publik menjadi sesuatu yang tak bisa dianggap remeh.

"Pengalaman UU Cipta Kerja mestinya sudah harus membuat DPR dan Pemerintah bisa memastikan syarat formil itu juga dijalankan secara ketat. Pembahasan kilat sebuah RUU tentu saja baik kalau disiplin menjalankan prosedur khususnya soal partisipasi publik," tuturnya.

Lucius lalu mengkritisi proses pembahasan RUU IKN dengan waktu sangat cepat dan minim aspek partisipasi itu. Menurutnya, partisipasi publik tidak bisa maksimal dalam durasi pembahasan yang sangat singkat.

"Jika publik tak mendapatkan detail perkembangan pembahasan, mana mungkin muncul usulan atau aspirasi ketika tak ada informasi lengkap soal apa yang sedang dibicarakan DPR dan Pemerintah dalam proses lembahasan RUU IKN?," ujarnya.

Dia berujar, DPR dan Pemerintah bisa saja berkilah sudah menjalankan prosedur melalui beberapa kali RDPU. Tetapi, rasanya RDPU beberapa kali saja tak bisa mewakili semua aspirasi warga dari Sabang sampai Merauke.

Celah ini pun membuat potensi UU IKN akan diputuskan inkonstitusional oleh MK menjadi sangat terbuka. Potensi itu jika mengikuti alur pertimbangan MK dalam putusan terhadap UU Cipta Kerja.

"Jika MK akan memutuskan inkonstitusional, maka mimpi perpindahan ibu kota bisa jadi akan tergantung lagi," ujarnya.

Lucius menambahkan, pembahasan kilat RUU seperti IKN di satu sisi bisa memperlihatkan energi luar biasa DPR yang ternyata bisa juga bekerja cepat dan lincah untuk menyelesaikan RUU.

Dia bilang, jika saja energi ini digunakan secara adil pada semua RUU Prioritas, maka DPR tidak akan mendapat cap kinerja buruk lagi. Masalahnya energi kuda pembahasan RUU ini hanya untuk RUU tertentu yang sejak awal menjadi semacam mimpi besar Pemerintah yang didukung elit oligarki.

Kata dia, ketidakadilan memperlakukan RUU-RUU Prioritas menguatkan dugaan bahwa faktor kepentingan yang menentukan prioritas RUU yang dibahas DPR. Sehingga, percuma meyakini daftar RUU Prioritas sebagai daftar kebutuhan prioritas legislasi karena kenyataannya prioritas itu ditentukan berdasarkan kepentingan dibalik RUU tertentu.

"Semakin kuat kepentingan elit dibalik RUU, maka DPR bisa lupa siang atau malam, bisa lupa reses, bisa lupa ajhir pekan untuk membahasnya," ujarnya.

Dampak Lingkungan Proyek Nusantara

Kritik juga datang dari Walhi. Kepala Divisi Kampanye Walhi Adi Djatmiko menegaskan, tidak ada urgensinya dalam pembangunan IKN. Sebab, yang dibutuhkan rakyat adalah pemerintah melakukan pemerataan ekonomi dan sumber kehidupannya yang selama ini hanya dikuasai oleh segelintir orang dan selama ini berada terpusat di pulau Jawa.

"Selain itu hal hal yang paling desak lainnya yang seiring dengan pemerataan ekonomi tersebut pemerintah melakukan penyelesaian konflik, redistribusi lahan dengan menjalan reforma agraria serta melindungi rakyat dari bencana ekologis dan krisis iklim dengan melakukan pemulihan Lingkungan Hidup akibat kerusakan," ujarnya.

Menurutnya, RUU IKN mengulangi kejadian dalam pembuatan UU Cipta kerja pada rezim ini. Di mana proses yang dilakukan tidak transparan, tidak melibatkan publik atau konsultasi publik yang bermakna sebagai syarat di bentuknya Undang-undang.

Adi menyebut, dalam penyusunan UU hal yang paling pokok adalah keterlibatan publik. Sebab, masyarakat akan terkena dampak langsung baik yang berada di tapak atau di sekitar proyek maupun masyarakat di luar wilayah tersebut.

"Yang dalam hal ini pemasok bahan bakunya yang berasal dari provinsi lainnya. Sehingga jika pun dalam penyusunan RDPU mereka telah melibatkan 'ahli' kuncinya bukan di sana tapi di rakyat yang akan terkena dampak langsung," ujarnya.

Menurutnya, dengan adanya IKN Pemerintah sebenarnya sedang merancang perusakan lingkungan hidup dan konflik agraria secara sistematis dan masif. Yaitu merusak hutan Mangrove yang berada di teluk balik papan seluas 2.603,41 hektar.

"Yang bertentangan dengan program pemerintah sendiri perlindungan dan pemulihan mangrove melalui pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang di sampaikan Jokowi saat COP 26 akhir tahun lalu," ujarnya.

©2019 Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

Dampak lainnya dari IKN adalah merancang pencemaran laut atau Teluk Balikpapan akibat dari mobilisasi alat dan aktivitas pembangunan. Serta menciptakan 11 ribu orang miskin baru di Kalimantan timur akibat hilangnya mata pencarian mereka sebagai nelayan di laut.

Dampak lainnya adalah merencanakan konflik agraria dan kemiskinan baru terhadap 185 ribu jiwa masyarakat yang berada di 82 Desa yang berada di tapak dan sekitar tapak. Selain itu, membuat krisis air bersih bagi masyarakat karena bahan baku baik air tanah dan air permukaan yang rusak.

"Dan yang tidak kalah pentingnya kerusakan juga direncanakan oleh pemerintah di Kota atau propinsi lainnya akibat dari Penambangan dan pemenuhan bahan baku untuk pembangunan IKN seperti Kebutuhan, bahan baku bebatuan, pasir, semen dan lainnya yang berasal dari pulau Sulawesi dan pulau lainnya," pungkasnya.

Pansus Klaim Bekerja Sesuai UU

Anggota Panitia Khusus RUU IKN Guspardi Gaus berkilah pembahasan IKN dinilai terlalu singkat. Menurutnya, proyek UU IKN hanya sekadar alas hukum dan pembangunannya bertahap hingga 2045.

"Ini permintaan pemerintah, ini kan baru alas hukum, pemerintah kan menyampaikan bahwa pembangunan itu bertahap, pembangunan ini kan sampai 2045, intinya pembangunan itu bersifat bertahap, anggaran itu hanya 20 persen dari APBN," katanya.

"Ini kan baru alas hukum belum bisa serta merta langsung terjadi pembangunan yang selesai, itu melalui proses juga, sebab alas hukum ini diperlukan pemerintah agar pemerintah bisa mengokasikan penganggaran IKN yang ditetapkan di Kalimantan Timur," sambungnya.

Baginya, istilah terburu-buru atau tidak terkait IKN adalah relatif. Dia berkata, Pansus bekerja seusai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Tidak ada satupun aturan yang tidak dilalui DPR sesuai dengan Undang-Undang Nomor nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan pembuatan perundang-undangan.

Guspardi melanjutkan, pembahasan IKN melalui proses berembuk di DPR dengan lintas komisi dan fraksi yang disebut Pansus. Jumlah anggota Pansus juga sudah sesuai UU MD3 dan tata tertib DPR RI yaitu 30 orang.

Pansus juga melakukan kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pakar, para ahli dan para akademisi. RDPU tersebut ditambah dari 3 hari hingga berlangsung menjadi 5 hari.

"Dalam rangka menampung aspirasi yang lebih luas, komprehensif dan lebih mengakomodir aspirasi dari berbagai pihak," kata politisi PAN itu.

"Masalah pendanaan, masalah master plan, masalah pertanahan, wilayah, masalah pemerintahan dan sebagainya, setelah itu kita menjelaskan lebih detail, kemudian terjadi perdebatan mengenai nusantara," ucapnya.

Lebih lanjut, Guspardi juga menjelaskan alasan RUU IKN diketok pada tanggal 18 Januari. Menurutnya tak masalah selagi bisa disahkan cepat dan tidak langgar mekanisme.

"Kalau bisa di tanggal 18 di ketok palu, kita tidak melihat harus di tanggal 18 itu, tapi karena ada mekanisme yang berlaku kalau bisa kenapa tidak," ucapnya.

"Kebetulan tanggal 17 dini hari, sampai subuh itu melakukan rapat kerja pansus dan lintas Kementerian sampai subuh, sebelum paripurna, ada pendapat mekanisme mini fraksi," sambungnya.