Anies Bakal Ganti Food Estate dengan Contract Farming, Gerindra: Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Khilmi, menanggapi kritik capres nomor urut 1 Anies Baswedan terhadap program ketahanan pangan yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Food Estate. Anies diketahui ingin mengganti kebijakan tersebut menjadi Contract Farming atau pertanian kontrak.

Khilmi menyampaikan, program Food Estate ini merupakan program dari pemerintahan Jokowi yang kemudian akan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto jika menang dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

"Jadi kita ini kan program dari pemerintahan Jokowi yang akan dilanjutkan oleh, kalau Pak Prabowo ini presiden," 

kata Khilmi kepada wartawan, Selasa (28/11).

merdeka.com

Khilmi mengatakan adanya sanggahan terhadap kebijakan Food Estate dari kubu pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Ia pun menanggapi bahwa sebagai negara, perlu membuat kebijakan sektor pangan untuk jangka panjang.

"Tapi kemarin kan ada sanggahan dari kubunya AMIN (Anies-Muhaimin) yang Contract Farming ya. Konsep ini kan kita bernegara, jadi kalau kita ini membuat kebijakan itu kan ke depannya ini akan terjadi apa tentang ketahanan pangan kita ini," sambung Khilmi.

Lantas, Khilmi menyebut bahwa lahan di pulau Jawa semakin lama semakin berkurang, lantaran maraknya pembangunan industri dan kompleks perumahan seiring bertambahnya penduduk.

Menurut Khilmi, akan lebih baik untuk mengembangkan kebijakan Food Estate dengan memanfaatkan lahan di luar pulau Jawa. Ia menambahkan, membuat sawah dan kebun yang dimaksud dalam Contract Farming itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih untuk jangka panjang.

"Jadi, kalau kita ini tidak mengembangkan Food Estate yang ada di luar (pulau) Jawa, maka ke depan kita akan kekurangan sumber daya pangan kita, karena membuat sawah dan kebun itu kan tidak semudah membalik tangan, ini harus program jangka panjang. Kalau Contract Farming itu kan cuma sepojok-sepojok," 

jelas Khilmi.

Lanjut, Khilmi mengumpamakan bahwa tanah 1.000 hektar hanya dapat memproduksi sekitar 5 ton pangan saja.

Jumlah itupun diyakini tidak dapat mencukupi kebutuhan seluruh warga Jakarta untuk jangka panjang.

"Coba kalau mencukupi warga Jakarta saja dia kontraknya cuma 1.000 hektar. Apakah bisa mencukupi dengan 1.000 hektar untuk mencukupi pangan seluruh masyarakat Jakarta ini? Pasti tidak mungkin lah, karena sehektar sawah itu kalau dalam kondisi kayak begini itu paling banyak cuma dapat 5 ton, 5,6 ton," 

ujar Khilmi.

Dengan begitu, Khilmi percaya apabila Food Estate tidak lagi dilanjutkan, pemerintah nanti akan terus menerus mengimpor pangan.

"Jadi kalau kita tidak melakukan hal-hal yang sifatnya jangka panjang ya kita nanti akan impor-impor terus dalam hal sektor pangan ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Sadar Subagyo, angkat bicara terkait kritik Anies terkait program Food Estate.


Menurutnya, solusi Contract Farming yang ditawarkan oleh Anies, adalah solusi yang baik, tetapi tidak bisa menggantikan peran dari Food Estate.


Pasangan Prabowo-Gibran sendiri, tutur Sadar Subagyo, berkomitmen untuk melanjutkan program Food Estate dengan berbagai penyempurnaan.