Bamsoet Setuju Penambahan Komisi di DPR: Untuk Menyesuaikan Jumlah Kementerian
Bamsoet menyebut,penambahan komisi diperlukan untuk memperlancar kerja eksekutif dan menyesuaikan penambahan jumlah kementerian di pemerintah Prabowo Subianto.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menanggapi wacana penambahan komisi di DPR RI. Bamsoet menilai, adanya penambahan komisi DPR dibutuhkan untuk mengimbangi langkah pemerintah mendatang.
"Menurut saya langkah pemerintahan harus diikuti dengan langkah di parlemen. Jadi langkah eksekutif harus diimbangi dengan langkah legislatif. Jadi saya setuju dan kita mendukung penambahan komisi di DPR," ujar Bamsoet di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).
- Penambahan Jumlah Komisi di DPR akan Ditentukan Usai Prabowo Dilantik Jadi Presiden
- Komisi I DPR dan Pemerintah Setuju 5 RUU Kerja Sama Pertahanan Dibawa ke Rapat Paripurna
- Cak Imin Tolak Penambahan Komisi di DPR: Urgensinya Apa?
- Baleg DPR Sebut Penambahan Kementerian Tunggu Persetujuan Presiden Jokowi
Mantan Ketua DPR RI ini menilai, penambahan komisi diperlukan untuk memperlancar kerja eksekutif dan menyesuaikan penambahan jumlah kementerian di pemerintah Prabowo Subianto.
"Untuk menyesuaikan dengan mana kala ada penambahan jumlah kementerian atau lembaga. Kan untuk lebih melancarkan tugas-tugas eksekutif dalam 5 tahun ke depan," ungkapnya.
Selain itu, Politikus Golkar ini menilai, penambahan komisi bukan untuk mengakomodir pembagian kue atau jabatan.
"Ya nggak lah. Nggak lah. Nggak ada bagi-bagi jabatan sesuai porsinya masing-masing aja. Kan ada porsinya sesuai dengan jumlah suara, jumlah kursi di parlemen kan gitu. Jadi bukan bagi-bagi jabatan," kata Bamsoet.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar, Ace Hasan Syadzily menyebut ada kemungkinan penambahan komisi di DPR RI.
"Saya kira pembicaraan soal AKD baru nanti akan dibicarakan setelah pelantikan ya," kata Ace, Jumat (20/9).