Bawaslu: Pengawas TPS Banyak Temukan Masalah Hak Pilih di Masa Tenang
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, data tersebut diambil dari laporan yang masuk pada 8 Desember 2020 pukul 12.00 WIB hingga 17.00 WIB. Data Siwaslu ini masih terus mengalami perubahan karena belum semua pengawas memasukkan data.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyebutkan hasil pengawasan yang dilaporkan pengawas TPS menunjukkan masih banyak ditemukan permasalahan hak pilih di masa tenang. Hal itu disampaikan Bawaslu saat merilis data terkini Sistem Pengawasan Pilkada (Siwaslu) di masa tenang Pilkada 2020.
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, data tersebut diambil dari laporan yang masuk pada 8 Desember 2020 pukul 12.00 WIB hingga 17.00 WIB. Data Siwaslu ini masih terus mengalami perubahan karena belum semua pengawas memasukkan data.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kapan Sepur Kluthuk Jaladara diresmikan? Kereta api uap ini diersmikan pada tahun 2009 oleh Menteri Perhubungan saat itu, Jusman Syafi'i Djamal.
"Dari hasil data Siwaslu yang dilaporkan PTPS, pemilih terdaftar belum menerima surat pemberitahuan memilih ada di 3.236 titik, sebanyak 1.089 TPS tidak akses bagi pemilih (khususnya disabilitas dan lansia)," kata Afifuddin di Jakarta, Selasa (8/12).
Kemudian terdapat penduduk memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT ditemukan di 3.329 titik. Selain persoalan hak pilih, pada masa tenang ini, kata dia, juga dilaporkan KPPS yang reaktif Covid-19 ditemukan di 1.284 titik.
Afif menyebutkan hingga data ini diambil, baru ada sekitar 75 ribu PTPS dari 390 ribu PTPS yang meng-"input" data pengawasan ke Siwaslu. Kemudian, KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara terdapat di 3.219 titik, kotak suara yang diterima oleh KPPS dalam kondisi terbuka ditemukan di 901 titik.
Data yang dilaporkan pengawas kelurahan desa soal perlengkapan pemungutan suara yang kurang ditemukan di 114 titik, perlengkapan pemungutan suara tidak sampai di tingkat kelurahan/desa ditemukan di 154 titik. Berikutnya perlengkapan pemungutan suara yang rusak terdapat di 150 titik, serta terdapat dugaan praktik politik uang ditemukan di 148 titik.
Selanjutnya terdapat penyelenggara PPS yang reaktif Covid-19 di 158 titik, terdapat intimidasi kepada penyelenggara pemilihan di 142 titik, terdapat intimidasi kepada pemilih di 141 titik, serta surat pemberitahuan memilih yang dikembalikan ke PPS ditemukan di 2.355 titik.
Afif menyebutkan hingga data ini diambil, baru ada sekitar 5,6 ribu dari 40 ribuan pengawas kelurahan/desa yang meng-"input" data ke Siwaslu.
"Menghadapi kondisi seperti ini kita menyampaikan kepada jajaran agar segera melakukan koordinasi langsung dengan jajaran serta tim KPU agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan," kata dia.
Baca juga:
Bawaslu Kabupaten Bandung Temukan Dugaan Praktik Money Politik Modus Bagi Sembako
Bawaslu: 133 Kabupaten/Kota Terindikasi Rawan Soal Hak Pilih
Tertibkan APK, Bawaslu Jember Digeruduk Massa Pendukung Calon Petahana Faida
Bawaslu Bali Selidiki Dugaan Politik Uang di Jembrana Bali
Cegah Politik Uang, Bawaslu Bengkayang Gelar Patroli di Masa Tenang Pilkada
Pilkada Serentak Makin Dekat, Bawaslu Minta KPU Segera Siapkan Rekapitulasi Manual