Demokrat desak pemerintah segera cari solusi hadapi pelemahan Rupiah
"Kondisi seperti ini bisa memunculkan ketidakpuasan masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas," kata Didik.
Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto mendesak pemerintah segera melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan penguatan fundamental ekonomi baik dalam konteks makro dan mikro agar perekonomian tidak semakin terpuruk sebagai akibat dari pelemahan rupiah.
Terlebih, kata dia, pelemahan rupiah seiring dengan serapan anggaran yang relatif kecil dari pemerintah selama semester I tahun 2015 berkontribusi terhadap kondisi perekonomian mikro yang semakin terpuruk.
"Akibat pelemahan rupiah ini kita menghadapi situasi pertumbuhan menurun, sektor riil terpukul, pemutusan hubungan kerja mengancam, harga-harga meningkat, pelaku bisnis cemas dan menahan investasi. Kondisi seperti ini bisa memunculkan ketidakpuasan masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas," kata Didik melalui keterangan tertulisnya, Senin (24/8).
Sekretaris Fraksi Demokrat ini menilai kebijakan pemerintah terhadap perekonomian saat ini harus segera diperbaiki. Mengingat bahwa pencabutan subsidi yang berlebihan akan mempengaruhi harga yang semakin meningkat dan daya beli rakyat menurun.
Target penerimaan pajak yang digenjot secara represif akan membuat harga semakin melejit dan pelaku bisnis semakin tidak nyaman.
Lanjut dia, seharusnya dibuat sebaliknya, yaitu disaat seperti saat ini, pemerintah harus memberikan insentif perpajakan terhadap perusahaan agar tidak kolaps dan bisa tetap kokoh untuk penyerapan tenaga kerja serta menggerakkan sektor riil.
"Yang dibutuhkan saat ini adah stabilisasi harga, stimulasi pertumbuhan dan pencegahan PHK, kebijakan pajak yang tepat dan pemberian insentif kepada perusahaan khususnya yang hampir kolaps, jangan terjadi rush pembelian dollar, hentikan spending dan janji-janji yang membuat pasar tidak nyaman, dan yang terakhir pastikan presiden dan pemerintah punya solusi dan kebijakan yang tepat serta tahu prioritas," tandas dia.
Baca juga:
Demokrat: Aturan TKA berbahasa RI dihapus rendahkan martabat bangsa
Syarief Hasan sebut zaman SBY tak ada menteri berani tantang wapres
Sejak lengser SBY tak pernah hadiri undangan acara kenegaraan
Dukung reshuffle jilid II, ini canda Ruhut jika jadi menteri Jokowi
Demokrat soal buku Century: Misbakhun stress, dia frustasi berat!
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Mengapa politik uang merusak demokrasi? Politik uang menghambat partisipasi politik masyarakat. Politik uang dapat membuat masyarakat enggan berpartisipasi dalam politik, karena mereka merasa bahwa suara mereka tidak akan berpengaruh. Hal ini karena mereka merasa sudah terbeli dengan uang politik. Sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 58,8% masyarakat Indonesia merasa bahwa politik uang dapat membuat masyarakat enggan berpartisipasi dalam politik.
-
Kenapa kampanye uang bisa merusak sistem politik Indonesia? Akan tetapi, ini bukanlah sistem politik yang baik dan sehat karena orang tidak memilih berdasarkan program kerjanya. Padahal, orang itu memilih inginnya bisa menjadi lebih sejahtera kehidupannya.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana kondisi ekonomi Indonesia di era Soekarno? Dalam buku berjudul 'Jakarta 1950-1970', seorang dokter bernama Firman Lubis mengutarakan kondisi ekonomi Indonesia saat itu amat kacau. "Inflasi melangit dan menyebabkan nilai rupiah merosot tajam dalam waktu yang relatif singkat. Sebagai gambaran, ongkos naik bus umum yang pada tahun 1962 masih Rp1 berubah menjadi Rp1000 pada tahun 65,"