Desmond desak Kapolri usut kasus penyerobotan tanah di Medan
Desmond berharap Kapolri mampu menegakkan hukum dalam kasus pertanahan tersebut.
Komisi III DPR meminta Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengusut kasus mafia tanah di Medan, Sumatera Utara. Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond juga akan segera memproses aduan korban mafia tanah ke Komisi III termasuk membahasnya dalam Panja Penegakan Hukum di DPR.
"Kalau ada proses yang tidak adil, Panja penegakan hukum akan melakukan kunjungan ke Medan untuk menyelidiki kasus itu," kata Desmon di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/11).
Selain itu, kata dia pihaknya terlebih dahulu akan meneliti inti permasalahan yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Sumatera Utara itu. PT Bumi Mansyur Permai (BMP) yang menjadi korban mafia tanah sudah melaporkan kasus perampasan tanah oleh perusahaan lain.
Di tempat yang sama, kuasa hukum PT Bumi Mansyur, Zakaria Bangun mengatakan, hadir ke Komisi III DPR meminta agar kasus tanah tersebut segera dituntaskan oleh Polri.
"Sebagai lembaga pengawas, ingatkan Kapolri belum menegakkan hukum di Indonesia," kata Zakaria.
Zakaria pun meminta agar Komisi III melindungi secara hukum pihak yang dirugikan atas mafia tanah tersebut. "Kami meminta perlindungan hukum, sekaligus, supaya mafia tanah di Sumatera Utara dituntaskan," tambahnya.
Baca juga:
Korban mafia tanah minta perlindungan hukum Kapolri
Kepala BPK DKI bantah cari keuntungan di sengketa TPU Pondok Kelapa
Ahok yakin ICW punya bukti lapor kepala BPK DKI soal tanah sengketa
Warga Bukit Mas tawarkan mediasi, jika Deni Akung mengaku salah
Kasus lahan TPU, ICW laporkan Kepala BPK DKI ke Inspektorat Utama
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Kapan Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR? Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pada 2011 lalu.
-
Bagaimana DPR menggunakan hak angket? DPR memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan, memanggil saksi, dan mengumpulkan bukti terkait hal yang menjadi objek hak angket.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Bagaimana Dahlan Djambek terlibat dalam PRRI? Pembentukan PRRI di Sumatera Barat karena tidak puas dengan kinerja pemerintah Orde Lama.Dahlan bergabung dengan PRRI bersama tokoh-tokoh besar lainnya seperti Syafruddin Prawiranegara, Soemitro Djojohadikoesoemo, Ahmad Husein, dan Maludin Simbolon.
-
Siapa saja yang ikut berdemo di depan gedung DPR RI? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.