DPR kebut RUU Tax Amnesty, besok mulai dibahas Komisi XI
"Tax amnesty harus segera tuntas," kata Ade Komarudin.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan segera membahas rancangan undang-undang pengampunan pajak atau tax amnesty. Rencananya, DPR akan segera membahas rancanan UU tersebut besok.
"Saya tadi teken perintahkan untuk segera penugasan Komisi XI untuk membahas tax amnesty dan mulai besok," ujar Ketua DPR Ade Komarudin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/4).
Menurutnya, pembahasan RUU Tax Amensty tersebut sudah dibahas pada rapat fraksi hari ini. Dalam rapat itu, dihadiri oleh 8 fraksi dari 10 partai yang ada di parlemen.
"Rapat saya pimpin dihadiri 8 fraksi jadi dan memenuhi forum sudah kuorum. Sehingga tax amnesty harus segera tuntas untuk memberikan harapan di tengah perlambatan ekonomi global. Akhir April selesai kalau bisa," jelas dia.
Menurut Ade, pembahasan RUU tersebut belum memerlukan konsultasi dari Presiden Jokowi. Namun, apabila ada ganjalan atau perbedaan, DPR akan langsung berkoordinasi dengan pemerintah melalui menteri yang bersangkutan.
"Konsultasi (dengan presiden) itu nanti sambil jalan karena pasti ada beberapa materi yang perlu kita diskusikan dengan pemerintah, pada saat perbedaan kita diskusikan. Sambil jalan rapat kerja langsung menteri yang ditugaskan, lalu panca," jelas dia.
Sebelumnya, pemerintah mengandalkan kebijakan pengampunan pajak untuk menambah penerimaan negara tahun ini. Dalam RUU Tax Amnesty, pemerintah menjanjikan penghapusan pajak terutang, sanksi adminitrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana perpajakan dengan membayar uang tebusan.
Baca juga:
Pengamat sebut antek Singapura ingin gagalkan repatriasi modal
UGM dorong Jokowi cepat terapkan tax amnesty agar pengusaha tak lari
Demokrat kawal RUU Tax Amnesty, Ibas bilang tak mau ada kongkalikong
Panama Papers jadi pintu masuk pemerintah tuntaskan UU tax amnesty
Heboh Panama Papers, DPR tunda pengesahan RUU tax Amnesty
Sofyan: Belum tentu semua di daftar Panama Papers menghindari pajak
Skandal Panama Papers, pemerintah kian serius dorong tax amnesty
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Bagaimana cara DPR RI memastikan kinerja BUMN yang mendapat PMN? Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI," ujarnya.
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Kapan pengukuhan pengurus DPP PKB periode 2024-2029? Namanya akan jadi kejutan dan diumumkan berbarengan saat pengukuhaan/pelantikan pengurus DPP PKB periode 2024-2029," pungkasnya.