DPR pertanyakan kunjungan ke Israel pribadi atau dalam konteks MUI?
Hasanuddin mengaku khawatir kunjungan ini akan mempersulit perjuangan Indonesia membantu Palestina dalam meraih kemerdekaan. Dia menjelaskan politik luar negeri Indonesia tidak ada hubungannya dengan Israel. Terlebih, kata dia, Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Palestina di dunia Internasional.
Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mempertanyakan kunjungan 7 delegasi muslim menemui Presiden Israel, Reuven Rivlin di Tel Aviv. Apalagi salah satu dari 7 delegasi muslim tersebut merupakan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Ibu ini patut dipertanyakan. Apakah atas nama pribadi atau dalam konteks MUI? Kalau konteks pribadi, bisa dipertanyakan, apa mungkin sekelas Presiden (Israel) mau menerima pribadi? Pasti ibu itu harus menjelaskan kepada MUI atau ke publik karena tidak sejalan dengan politik luar negeri kita," kata Hasanuddin saat dihubungi wartawan, Jakarta, Jumat (20/1).
Pimpinan Komisi Bidang Pertahanan DPR ini menjelaskan politik luar negeri Indonesia tidak ada hubungannya dengan Israel. Terlebih, kata dia, Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Palestina di dunia Internasional.
Hasanuddin mengaku khawatir kunjungan ini akan mempersulit perjuangan Indonesia membantu Palestina dalam meraih kemerdekaan.
"Harus diketahui apa yang dibicarakan, nanti kita lihat, saya tidak berkomentar dulu. Jangan sampai nanti menyulitkan, bisa jadi dia dipercaya Presiden Israel. Nanti menyulitkan kita dalam konteks perjuangan kita ke Palestina dari penjajahan Israel," jelas Hasanuddin.
Sebelumnya diketahui, 7 delegasi muslim Indonesia menemui Presiden Israel Reuven Rivlin di kediamannya, Beit HaNassi, Talbiyah, Yerusalem. Kedatangan mereka diprakarsai oleh Australia/Israel & Jewish Affairs Council (AIJAC).
Kedatangan mereka diterima langsung oleh Rivlin. Para delegasi dan kepala negara Yahudi itu membicarakan hubungan antara Umat Islam dan Yahudi. Dia juga berharap Indonesia bisa membuka kerja sama dan saling berinteraksi di masa mendatang.
Dilansir dari Israel Ministry of Foreign Affairs, pertemuan itu berlangsung pada Rabu (18/1/) lalu.
"Saya yakinkan kepada Anda bahwa di Yerusalem, kota Tuhan, semua orang bisa beribadah sesuai dengan keyakinannya. Dan Israel akan terus membela hak ini, tidak peduli apapun propaganda anti-Israel tentang hal ini. Selama ini, propaganda yang selama ini muncul untuk memprovokasi dunia Islam terhadap Israel," kata Rivlin, demikian dikutip dari Times of Israel, Kamis (19/1).
Menurut Rivlin, di negaranya kehidupan antar umat beragama Samawi sangat harmonis. Dia menyebut, demokrasi yang dibangun di Israel tak hanya bagi Yahudi, tapi juga semua agama.
"Nenek moyang saya percaya, seperti saya, bahwa kita semua bisa tinggal di sini bersama-sama. Kami percaya di Israel sebagai negara demokratis dan Yahudi, bukan demokrasi hanya untuk orang-orang Yahudi. Ada demokrasi untuk semua orang," tambahnya.
Baca juga:
7 Delegasi Muslim Indonesia temui Presiden Israel
Tanda kiamat, rabbi Israel prediksi kemunculan Isa Almasih pada 2022
Konferensi Paris desak Israel akhiri pendudukan atas Palestina
Indonesia serukan solusi dua negara atasi konflik Israel-Palestina
Jet tempur Israel serang pangkalan udara militer Suriah
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Di mana UMR berlaku? Kita ketahui bahwa upah minimum tidak berlaku secara tunggal untuk seluruh wilayah di Indonesia. Artinya, masing-masing daerah memiliki standar upah minimum yang berbeda-beda.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.