Jokowi Ingin Kebut Omnibus Law, Ketua DPR Tak Mau Buru-buru Agar Hasil Maksimal
Ketua DPR Puan Maharani menerima Menko perekonomian dan Menko Polhukam di Gedung DPR/MPR guna membahas omnibus law dari pemerintah.
Ketua DPR Puan Maharani menerima Menko perekonomian dan Menko Polhukam di Gedung DPR/MPR guna membahas omnibus law dari pemerintah.
"Hari ini Pak Menko Perekonomian Airlangga datang menemui pimpinan DPR untuk menyampaikan, menyamakan persepsi terkait pembahasan omnibus law yang nantinya akan diserahkan pemerintah karena inisiatif pemerintah," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (29/1).
-
Apa yang akan dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani terkait calon Panglima TNI? Nama calon panglima TNI akan diumumkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Calon tunggal sesuai amanah UU," imbuhnya.
-
Bagaimana Puan Maharani bisa menjadi Ketua DPR? Kini puan Maharani menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2019 hingga 2024. Dia menjadi wanita pertama yang menduduki jabatan Ketua DPR.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Apa yang diputuskan oleh Puan Maharani mengenai rapat paripurna? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual. Padahal, sebelumnya selama masa pandemi Covid-19 anggota dewan diperbolehkan hadir secara virtual.
-
Mengapa Putu Rudana mengusulkan Omnibus Law tentang air di Indonesia? Khusus di Indonesia, Putu mengusulkan perlu adanya Omnibus Law tentang air. Karena, lanjut dia, selama ini di Indonesia hanya ada Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Makanya, Parlemen Indonesia telah membentuk Kaukus Air DPR.
Puan tidak menyebutkan target waktu pembahasan omnibus law. Menurutnya, target dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar omnibus law selesai dalam 100 hari tidak akan membuat pembahasan menjadi terburu-buru.
"Kalau memang kemudian semuanya bisa diselesaikan dengan lancar, enggak sampe 100 hari juga kita kerjain. Tapi kan yang pasti itu bagaimana omnibus law ini bermanfaat untuk masyarakat, jangan mau buru-buru tapi kemudian hasilnya itu enggak maksimal," ucapnya.
Puan mengaku tidak mau terburu-buru membahas omnibus law apalagi tujuannya untuk bangsa. "Omnibus law itu kan pertama kali kita lakukan tujuannya adalah untuk memajukan bangsa dan negara," katanya.
Hingga saat ini, Puan menyebut pemerintah belum juga mengirimkan draf omnibus law termasuk omnibus cipta lapangan kerja.
"Itu belum ada draftnya," tukas Puan.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
VIDEO: Bertemu Surya Paloh, Presiden PKS Tabayyun Soal Penyusunan Omnibus Law
DPR Belum Terima Draf RUU Omnibus Law
NasDem Dukung Jokowi Kebut Omnibus Law
Omnibus Law Pangkas Regulasi, Kinerja Properti Diprediksi Bakal Moncer
Gelar Rapat dengan Pengusaha, DPR Pesimis Omnibus Law Bisa Sejahterakan Pekerja
Sri Mulyani Sebut Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Solusi Kemiskinan