Kunjungi F-PPP, PKS Bahas RUU Perlindungan Tokoh & Simbol Agama Hingga Omnibus Law
"Sejumlah agenda legislasi krusial kita bicarakan dalam kerangka kepentingan keumatan, kerakyatan dan kebangsaan seperti RUU Pemilu, RUU Omnibus Law, juga RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama dan lain-lain," ungkap Jazuli.
Setelah PKB, Fraksi PKS melakukan kunjungan ke Fraksi PPP DPR, Selasa (25/8). Dalam kunjungan ini, Fraksi PKS mengajak pengurus Fraksi PPP mengokohkan eksistensi dan agenda keumatan dan kebangsaan di Indonesia.
Fraksi PKS diwakili Ketua Fraksi Jazuli Juwaini, Sekretaris Fraksi Ledia Hanifa Amalia dan Anggota Fraksi Ecky Awal Mucharam, Nasir Jamil, dan Bukhori Yusuf.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
"Dari sisi usia, Fraksi PPP merupakan Fraksi Islam tertua yang ada di parlemen ini sehingga penting bagi Fraksi PKS untuk saling mengkokohkan agenda-agenda keumatan dan kebangsaan bersama representasi umat yang ada di DPR RI," ujar Jazuli dalam keterangannya.
Dalam pertemuan ini, kedua fraksi membahas sejumlah RUU yang sedang dibahas di DPR. Di antaranya, RUU Pemilu, RUU Omnibus Law dan RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama. Fraksi PKS menjadi pengusul dari RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama.
"Sejumlah agenda legislasi krusial kita bicarakan dalam kerangka kepentingan keumatan, kerakyatan dan kebangsaan seperti RUU Pemilu, RUU Omnibus Law, juga RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama dan lain-lain," ungkap Jazuli.
Anggota Komisi I DPR ini berharap kerja sama, sinergi, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan Fraksi PPP terus terjalin dan semakin kokoh terkait sejumlah isu keumatan dan kebangsaan.
Menurutnya, Fraksi PPP memiliki komitmen yang sama dengan PKS dalam beberapa isu. Di antaranya dalam proses legislasi UU Pesantren, RUU Minuman Beralkohol serta RUU KUHP.
Baca juga:
Pimpinan DPR Lantik Anggota DPR PAW Haerul Saleh dari Fraksi Gerindra
Menkum HAM Serahkan DIM RUU MK ke Komisi III DPR
Tolak RUU Cipta Kerja, Ribuan Buruh Kembali Geruduk DPR
5.800 Petugas Gabungan Amankan Demo Tolak Omnibus Law di Gedung DPR
Fraksi PKS dan PKB Bertemu Bahas RUU Pemilu Hingga Omnibus Law