Panglima didesak bentuk TPF dugaan keterlibatan TNI di Pilkada Kepri
"Bagi kami kalah menang pilkada itu biasa, tapi proses demokrasi harus benar."
Anggota TNI AD diduga bermain politik praktis dengan terlibat dalam berlangsungnya Pilkada Kepulauan Riau (Kepri) pada 9 Desember 2015 lalu. Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan berharap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo serius menghadapi ini dengan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF).
"Ini masalah serius. Oleh sebab itu, Panglima Gatot seharusnya membuat tim pencari fakta. Karena ini sama saja merusak citra TNI," kata Trimedya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/12).
Ketua DPP Bidang Hukum PDIP ini menjelaskan, Panglima harus secepat mungkin membuat tim pencari fakta, sehingga bisa melakukan investigasi dan menindak tegas anggotanya, serta mengumpulkan bukti-bukti kasus ini. Bukti, ujar dia, bisa saling dikumpulkan baik dari pihak yang merasa dirugikan dan pihak TNI AD segera mengetahui kebenarannya.
"Kelihatannya panglima enggak melihat ini suatu persoalan serius. Bagi kami kalah menang pilkada itu biasa, tapi proses demokrasi harus benar. DPR sebenarnya bisa saja memanggil Panglima akan hal ini," tuturnya.
Selain itu, dengan proses pemilihan suara pilkada yang dianggap tak murni ini, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mengajukan gugatan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi.
"Ini adanya permainan politik. Kami berharap Komisi Pemilihan Umum atas putusan MK melakukan pemungutan suara ulang, khususnya di Batam. Batam ini pilot project. Ini awal perjuangan," tutup Sekretaris BBHA sekaligus kuasa hukum pasangan calon Soerya Respationo-Ansar Ahmad, Sirra Prayuna di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/12).
Baca juga:
Anggota TNI AD diduga terlibat dalam Pilkada Kepri
Tentara tembak pegawai kebun sawit sedang demo di Arso, 1 tewas
TNI tidak akan gelar perkara insiden jatuhnya pesawat Golden Eagle
Aksi pasukan Denjaka TNI AL gelar operasi intelijen kontra terorisme
Mau digusur, warga sebut komplek Zeni Mampang bukan rumah dinas
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Apa yang terjadi pada Pilkada di Jawa Timur? Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di lima wilayah di Jawa Timur dipastikan akan melawan kotak kosong.
-
Kenapa Pilkada itu penting? Pilkada artinya singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah, adalah salah satu momen krusial dalam sistem demokrasi kita.