Pengamat: PDIP dan PKS yang Kemungkinan Besar Akan Menggunakan Hak Angketnya

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi usulan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mendesak DPR menggunakan hak angketnya untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyatakan bahwa hanya PDIP dan PKS yang kemungkinan besar akan menggunakan hak angketnya.

“kita lihat saja mampu dan bisa atau tidak. Saya sih melihat NasDem tidak akan mengajukan hak angket, lalu PKB juga tidak akan. Jadi kelihatannya yang nantinya akan mengajukan hak angket dari Koalisi Perubahan PKS, atau nanti PDIP dari koalisi 03,” 

ucap Ujang Komarudin saat wawancara dengan merdeka.com, Selasa (20/2).

Ujang Komarudin berpendapat bahwa NasDem dan PKB berat untuk bisa mendorong hak angket. 

Sebab, masih adanya keterikatan antara partai anggota koalisi dengan koalisi pemerintahan Jokowi-ma'ruf.

“Lihat saja karena dia masih terikat juga dengan koalisi Jokowi. PKB masih di koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin, dan NasDem juga masih disana,” tegasnya.

Ujang Komarudin juga menambahkan anggota koalisi perubahan cenderung kurang solid pasca kalah dalam pilpres. Terlihat lewat pernyataan partai PKB dan PKS dalam menanggapi pertemuan antara Surya Paloh dengan Jokowi di Istana Kepresidenan.

“Pasca pilpres kelihatannya partai-partai di koalisi perubahan juga masing-masing, jalan masing masing,” katanya.

“Dan faktanya pertemuan Pak Surya Paloh dengan Jokowi itu kan oleh PKB dan PKS dianggap tidak koordinasi. Artinya kan, ya main masing-masing setelah pilpres,” Punkas Ujang Komarudin.

Ganjar dorong hak angket di DPR terkait kecurangan Pemilu

Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, baru-baru ini mendorong supaya dua partai pengusungnya, yakni PDIP dan PPP mengajukan hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.


Ganjar mengatakan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR telah disampaikan juga dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, pada 15 Februari 2024 lalu.

Bahkan, saat ini tim hukum dari capres dan cawapres nomor urut 1 dan 3 terus bekerja mengumpulkan data-data yang valid dan membongkar kecurangan pemilu yang dinilai terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Ganjar mengatakan, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui dugaan kecurangan Pemilu 2024.

 Termasuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu. Sebab, kecurangan dalam Pilpres 2024 tidak boleh didiamkan.

“Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” kata Ganjar.

Kendati demikian, dia menyadari betul bahwa dua partai pengusungnya di parlemen tak cukup kuat untuk mendorong hak angket. Ganjar berharap dukungan dari partai politik pengusung pasangan Anies-Cak Imin untuk mengajukan hak angket dan interpelasi.

Dia menjelaskan, jika Partai NasDem, PKS, PKB, PDI Perjuangan dan PPP bersatu, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.

"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," paparnya.

Anies Dukung Ganjar Gunakan Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan

Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Rasyid Baswedan menegaskan partai koalisinya mendukung hak angket DPR, untuk mengungkap dugaan kecurangan selama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Anies juga optimis dengan kekuatan PDI Perjuangan (PDIP) sebagai partai politik (parpol) terbesar di pemerintahan. 

Oleh sebab itu, dia meyakini parpol yang tergabung dalam koalisi perubahan bakal siap ambil bagian.

"Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, Faksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang besar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama," jelas Anies.

Reporter Magang: Antik Widaya Gita Asmara