Pimpinan DPR bantah barter anggaran gedung & persetujuan RAPBN 2016
Agus menegaskan bahwa pembahasan PMN berlarut-larut karena alokasi ke BUMN harus tepat.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menampik dugaan adanya barter politik anggaran dengan pemerintah. Menurutnya, DPR meloloskan postur RAPBN 2016 bukan karena persetujuan anggaran pembangunan gedung baru DPR, namun karena muncul ketidaksepahaman soal Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Tidak betul, bahwa anggaran ini dibahas secara terpisah, kemarin tentunya yang menjadi persoalan itu adalah terutama yang pertama kali adalah masalah PMN, sehingga pada saat diskors," terang Agus di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11).
"Kan ini (pembahasan) perlu waktu yang lama, masing-masing fraksi pun berhubungan dengan ketua umumnya untuk dibahas seluruhnya masalah PMN dan sebagainya. Karena banyak catatan-catatan dari masing-masing fraksi," imbuhnya.
Politisi Demokrat ini juga menegaskan bahwa pembahasan PMN berlarut-larut karena alokasi ke BUMN harus tepat. Menurutnya BUMN tak boleh rugi, justru harus mampu menyumbangkan profit ke negara.
"Ini sesuatu hal kurang pas dan penggunaan untuk PMN itu sebesar Rp 39 triliun sehingga cukup banyak. Padahal sekarang posisi ekonomi kita kan sangat mengkhawatirkan, banyak hal-hal yang harus ditunjang, harus banyak hal-hal yang harus dikuatkan seperti yang biasanya saya sampaikan," jelasnya.
Meski begitu, menurutnya keterpurukan ekonomi saat ini masih belum serupa dengan era krisis moneter. Namun tetap saja keadaan perekonomian kekinian masih lemah.
"Saat ini keadaan ekonomi kita masih kritis, memang belum pada posisi hal-hal yang sampai seperti tahun 98, tetapi betul-betul posisi kita ini posisi yang mengkhawatirkan, posisi yang belum baik, sehingga pemerintah tetap harus. Menguatkan ekonomi, sekali lagi, daya beli masyarakat menengah ke bawah sehingga masih sulit mengonsumsi produk dan jasa dalam negeri," pungkasnya.
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Kapan Abdurrahman Baswedan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional? Atas jasa-jasanya semasa hidup, ia diberi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Joko Widodo pada 8 November 2018 di Istana Kepresidenan Jakarta.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Siapa yang menunjuk Tanri Abeng sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Baca juga:
Mentan Amran yakin sebelum Januari 2016 tender selesai
Ini 10 kementerian yang dapat anggaran terbesar dalam APBN 2016
APBN 2016 disahkan, Jokowi mau kementerian tancap gas lelang proyek
Pemerintah tak bisa larang DPR minta anggaran bangun gedung
Penyerapan rendah, pemerintah bakal pangkas dana untuk pemda