PKB minta Fahri tak campuri proses hukum e-KTP dengan urusan politik
PKB minta Fahri tak campuri proses hukum e-KTP dengan urusan politik. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mengkaji terlebih dahulu urgensi dan target usulan dari penggunaan hak angket korupsi e-KTP. Usulan hak angket e-KTP digulirkan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mengkaji terlebih dahulu urgensi dan target usulan dari penggunaan hak angket korupsi e-KTP. Usulan hak angket e-KTP digulirkan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
"Kami akan pelajari dahulu seberapa urgent dan penting memperjelas keadaan. Dari sisi hukum dan politik, targetnya akan ada investigasi menyeluruh terhadap fokus KPK," kata Sekjen PKB Abdul Kadir Karding di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).
Menurutnya, lebih baik Fahri Hamzah dan fraksi partai tidak mencampuri proses hukum kasus e-KTP dengan urusan politik lewat penggunaan hak angket.
"Jangan berpikir konspiratif artinya hukum ya hukum, politik berjalan. Kalau benar adanya nanti terbukti dan kalau tidak benar maka akan terbukti," tegasnya.
Dalam korupsi mega proyek e-KTP, nama kader PKB Abdul Malik Haramaen ikut disebut menerima aliran dana. Karding mengklaim Malik telah dimintai keterangan. Malik membantah menerima uang sebesar USD 37 ribu dari total uang korupsi Rp 2,3 triliun. Oleh karena itu, pihaknya memilih menunggu proses hukum dan putusan pengadilan kasus e-KTP.
"Saya sudah panggil Pak Malik, dia bilang tidak menerima. Karena itu kami nilai karena kasus hukum maka kedepankan praduga tak bersalah dan menunggu proses hukum. Karena yang memutuskan bersalah atau tidak adalah pengadilan," pungkasnya.
-
Apa arti KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Kapan korban melapor kasus KDRT? Laporan yang dilayangkan korban pada 7 Agustus 2023 lalu telah diterima Unit PPA Polres Metro Bekasi dan masih dalam proses penyelidikan.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
Baca juga:
Jawab Fahri Hamzah, Ketua KPK bilang 'tersangka kok dibelain'
Hanura sebut hak angket e-KTP terkesan DPR intervensi KPK
Ketua KPK sebut ada kasus korupsi lebih besar dari e-KTP
Disebut terima fee e-KTP, Teguh Juwarno sebut terdakwa berhalusinasi
Serangan balik DPR ke KPK usai kasus e-KTP masuk persidangan
Apa kata Bung Hatta kalau lihat politikus rame-rame korupsi e-KTP