PKS Ingin Hapus Pajak Motor jika Menang Pemilu 2019
"Sebagian besar sepeda motor dimiliki oleh saudara-saudara kita yang lemah ekonominya, mereka adalah orang-orang yang paling akan diuntungkan dari kebijakan ini. Mereka adalah orang-orang yang sedang beranjak dari kelas bawah menuju kelas menengah," jelas Muzzammil di Jakarta Selatan, Kamis (22/11).
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup bila menang Pemilu 2019.
Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS, Almuzzammil Yusuf mengatakan, hal ini guna mengurangi beban rakyat yang dianggap semakin berat.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kapan Jalur Pantura Jawa Barat mulai ramai pemudik motor? Sudah Ada Beberapa yang Mudik Saat kreator tersebut melalui Jalur Pantura, beberapa pemudik mulai terlihat di satu pekan jelang lebaran. Mereka sudah mulai pulang ke kampung halaman denga menggunakan sepeda motor.
-
Kapan Pegi Setiawan menerima hadiah sepeda motor? Pegi menerima langsung sepeda motor yang diberikan pada Minggu (14/7).
-
Dimana PKM dibentuk? PKM merupakan program yang secara khusus dibentuk oleh Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) Republik Indonesia.
-
Kapan pencurian motor itu terjadi? Peristiwa itu sebenarnya telah terjadi pada 16 Oktober 2020.Namun pelaku JM baru tertangkap di rumahnya setelah tiga tahun hidup di kebun untuk menghindari polisi.
-
Kapan lelang motor Omesh berakhir? Setelah nungguin sekitar 4 hari, akhirnya ada yang menang lelang dengan harga Rp 300 juta.
Sebab, tarif dasar listrik naik, dan harga beras kualitas medium terus naik berdasarkan data BPS. Yaitu, sepanjang 2010-2018 dari Rp 6.700 menjadi Rp 12.000.
"Sebagian besar sepeda motor dimiliki oleh saudara-saudara kita yang lemah ekonominya, mereka adalah orang-orang yang paling akan diuntungkan dari kebijakan ini. Mereka adalah orang-orang yang sedang beranjak dari kelas bawah menuju kelas menengah," jelas Muzzammil di Jakarta Selatan, Kamis (22/11).
Ia menyatakan, terdapat 105 juta sepeda motor di Indonesia. Sebagian besar di antaranya adalah milik orang kecil yang akan terdampak kebijakan ini. Sebab, motor telah menjadi sarana produksi.
Salah satunya adalah pengemudi ojek online, yang dinilai Muzzammil terbukti menyediakan jasa transportasi efektif sehingga membantu mengurangi kemacetan lalu lintas.
Selain itu, penghapusan pajak dan perpanjangan SIM ini dikatakannya juga dapat mengurangi kerepotan dan kerumitan dari pengurusan surat-surat.
"Jadi waktu masyarakat bisa digunakan sebesar-besarnya untuk hal yang lebih produktif," ujarnya.
Muzzammil menjelaskan, bukti yang sudah berhasil adalah KTP yang sekarang berlaku seumur hidup.
"Tujuan utamanya agar biaya yang dibayar masyarakat ringan. Cukup sekali saja membayar biaya pembuatan SIM. Selain itu, di beberapa negara, telah diberlakulan SIM seumur hidup dengan diiringi syarat pembuatan SIM yang ketat," paparnya.
Jamun Tak Pengaruhi APBD
Muzzammil juga menegaskan, wacana penghapusan pajak ini tidak akan mengganggu keuangan provinsi secara signifikan.
"Data beberapa provinsi menunjukkan bahwa porsi dari pendapatan pajak sepeda motor itu sekitar 7-8 persen dari total APBD," katanya.
Pajak yang dimaksud ingin dihapuskan PKS adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan biaya adiminstrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-cc kecil.
Muzzammil pun menjelaskan mengenai pemberlakuan SIM seumur hidup yang dimaksudkan PKS.
"Yang kami maksud dengan SIM adalah SIM A, SIM B1, SIM B2, SIM C, dan SIM D," paparnya.
Baca juga:
Kubu Jokowi Anggap Program Pendidikan Prabowo Tak Jelas
Gerindra Minta PKS Ajukan Nama Cawagub untuk Uji Kelayakan dan Kepatutan
Desakan Agar SBY Segera Turun Gunung Kampanyekan Prabowo-Sandi
Anggap Fit And Proper Test Tak Penting, PKS Yakin Kadernya Mumpuni Jadi Wagub DKI
Ketua DPRD Sindir Gerindra dan PKS Soal Wagub DKI: Tinggal Suit-suitan Saja
PKS Soal Wagub DKI: Kita Sudah Sepakat Tinggal Tunggu Tanggal Mainnya