PKS kesal: Kalau enggak berubah bukan PPP!
Menurut Jamil, sikap mencla-mencle tersebut merupakan ciri khas PPP.
Ketua DPP PKS Nasir Jamil kesal dengan sikap PPP yang berbalik arah mendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Dukungan ini diberikan secara resmi melalui penandatanganan kontrak dengan KIH.
Kontrak dukungan tersebut dibuat justru setelah PKS merelakan kursi Pimpinan MPR untuk PPP. Menurut Jamil, sikap mencla-mencle tersebut merupakan ciri khas PPP.
"Kalau enggak berubah bukan PPP namanya," singkat Nasir di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/10).
Nasir enggan menyebut kegagalan kesepakatan antara KMP dengan PPP. "Kalau itu tanya PPP saja," tutup Nasir.
Seperti diberitakan, Rapat pleno Fraksi PPP memutuskan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat dalam pemilihan Ketua MPR. PPP mengabaikan sikap PKS yang mengalah untuk tidak mengambil kursi wakil ketua MPR dari paket Koalisi Merah Putih.
"Berdasarkan masukan, pertimbangan, analisa internal fraksi kami bersepakat untuk bersama dengan rekan-rekan fraksi PDIP, PKB, Hanura dan Nasdem serta kelompok DPD untuk sama-sama mengusung pimpinan MPR pada periode akan datang," ujar Ketua Fraksi PPP di MPR, Irgan Chairul Mahfiz di Gedung DPR, Selasa (7/10).
Keputusan ini diambil setelah rapat pleno 30 menit dihadiri Ketua Umum Suryadharma Ali, dan Wakil Ketua Umum Hasrul Azwar, Suharso Monoarfa, dan Emron Pangkapi serta Sekjen Romahurmuziy beserta anggota FPPP.
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Kapan pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Sejumlah skema pengamanan telah disiapkan aparat kepolisian menjelang pembacaan putusan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/4) hari ini.
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Kapan PPP akan mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
Baca juga:
Kabar PKS mengalah tunda tanda tangan PPP ke koalisi Jokowi
PKS akhirnya mengalah, PPP diberi jatah pimpinan MPR
PPP tuding kursi calon pimpinan MPR di KMP direbut PKS
Buktikan loyalitas, PKS akan ikuti seluruh keputusan KMP
PKS akui deal politik antara KMP dengan SBY sering terjadi