PKS Nilai Pelaksanaan Pilkada Lewat DPRD Lebih Banyak Mudaratnya
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai wacana pengembalian sistem dari pilkada langsung ke pilkada melalui DPRD lebih banyak mudarat dibanding keuntungannya. Hal ini ia katakan terkait ucapan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang ingin mengevaluasi pelaksanaan pilkada langsung.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai wacana pengembalian sistem dari pilkada langsung ke pilkada melalui DPRD lebih banyak mudarat dibanding keuntungannya. Hal ini ia katakan terkait ucapan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang ingin mengevaluasi pelaksanaan pilkada langsung.
"Justru akan semakin banyak mudaratnya bila mengembalikan pilkada melalui DPRD," kata Mardani melalui keterangan tertulisnya, Rabu (13/11).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
Mardani menjelaskan, pilkada tidak langsung membuat kepala daerah rentan dilengserkan oleh DPRD. Serta tidak menjamin bisa meminimalisir praktik korupsi.
"Pilkada melalui DPRD antara lain seperti kepala daerah terpilih akan rentan dan mudah diturunkan DPRD selain itu apakah index korupsi akan lebih baik belum tentu juga," ungkapnya.
Perbaiki Penyelenggaraan Pilkada Langsung
Karena itu, Mardani menyarankan agar evaluasi pilkada langsung hanya berkaitan dengan penyelenggaraan saja. Pasalnya, banyak juga kepala daerah yang memiliki kinerja baik hasil pilihan pilkada langsung.
"Saya juga mengimbau kepada Pak Tito, masih banyak Kepala Daerah yang berprestasi yang lahir dari rahim pilkada langsung, Bupati Bayuwangi Abdullah Azwar Anas, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan lain sebagainya," ucapnya.
Mardani heran mengapa Tito memberikan pernyataan yang kontroversial setelah beberapa hari dilantik jadi Menteri Dalam Negeri. Padahal seharusnya, Tito fokus menyampaikan keinginan Presiden Joko Widodo ke DPR.
"Ini agak aneh menurut saya. Seharusnya para menteri yang baru sebulan dilantik menjabat di periode ke II kepemimpinan Presiden Jokowi harus menyampaikan informasi yang sesuai dengan keinginan Presiden, bukan malah membuat kegaduhan seperti ini, mengembalikan Pilkada melalui DPRD seperti di era Orde Baru lalu," tandasnya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menilai, sistem pemilihan secara langsung banyak mudaratnya. Dia mengakui ada manfaatnya terkait partisipasi politik. Tetapi, mantan Kapolri itu bilang biaya politik terlalu tinggi memicu kepala daerah terpilih melakukan tindak pidana korupsi.
"Kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 M mau jadi Bupati mana berani dia. Sudah mahar politik," ujarnya.
(mdk/bal)