PKS Sebut Pemerintah Usul Revisi UU Cipta Kerja Setelah Draf Diserahkan DPR
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS Mulyanto mengungkap, pemerintah melalui Sekretariat Negara mengusulkan revisi draf UU Cipta Kerja setelah diserahkan DPR.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS Mulyanto mengungkap, pemerintah melalui Sekretariat Negara mengusulkan revisi draf UU Cipta Kerja setelah diserahkan DPR.
Mulyanto mengatakan, pemerintah mengusulkan revisi 158 item dalam dokumen setebal 88 halaman pada 16 Oktober 2020 kepada Baleg DPR. Menurut Mulyanto, dari DPR yang terlibat perubahan tersebut yaitu pimpinan Baleg.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Kapan kelas BPJS dihapus? Sehingga, Rizzky memastikan besaran iuran sekarang masih tetap sama dengan apa yang sudah berlaku selama ini."Untuk iuran masih tetap, karena tidak ada penghapusan kelas otomatis untuk iuran, ini masih mengacu kepada Perpres yang masih berlaku yaitu Perpres 64 tahun 2020 jadi masih ada kelas dan iuran masih sama," kata Irsan di kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (15/5).
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
"Sebelumnya Sekretariat Negara mengusulkan perbaikan draf RUU Cipta Kerja sebanyak 158 item dalam dokumen setebal 88 halaman berdasarkan recall tanggal 16 Oktober 2020 kepada Baleg," ujar Mulyanto kepada wartawan, Jumat (23/10).
Mulyanto menduga berdasarkan usulan tersebut, terjadi perubahan halaman UU Cipta Kerja menjadi 1187 halaman. Serta, terdapat penghapusan pasal 46 mengenai minyak dan gas bumi (Migas). Pasal yang memuat pemindahan kewenangan penetapan toll fee dari BPH migas ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Dugaan saya tindak lanjutnya adalah perbaikan dan setting akhir yang mengakibatkan penambahan halaman dokumen RUU tersebut," katanya.
Mulyanto mengungkap, pada naskah UU Cipta Kerja 5 Oktober atau draf yang disahkan dalam rapat paripurna, pasal 46 itu memang masih ada. Namun, keputusan panitia kerja (Panja) sebelumnya sepakat untuk dihapus.
Pada draf 12 Oktober dengan 812 halaman yang diserahkan kepada pemerintah, pasal 46 baru terhapus sebagian. Hanya ayat kelima dari pasal tersebut yang sudah dihapus.
"Dalam dokumen terakhir, pasal 46 tersebut ingin dihapus sesuai kesepakatan panja," kata Mulyanto.
Baca juga:
Petinggi KAMI Ahmad Yani akan Diperiksa Polisi Hari Ini
Penghapusan Pasal Buktikan UU Cipta Kerja Kacau Balau
Tengah Malam, Polres Jember Lepas 2 Mahasiswa yang Diciduk Sebelum Demo Omnibus Law
Luhut Akui Jadi Salah Satu Pencetus Omnibus Law
CEK FAKTA: Hoaks Video MK Resmi Gagalkan Omnibus Law Setelah Jokowi Dicecar Mahasiswa