'Politik transaksional mengandalkan kekuatan uang sudah sangat membahayakan'
Maraknya politik uang maupun politik transaksional telah menimbulkan kekhawatiran masa depan demokrasi Indonesia akan menjadi liberal. Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta agar wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan di DPRD benar-benar dikaji untuk dilaksanakan.
Maraknya politik uang maupun politik transaksional telah menimbulkan kekhawatiran masa depan demokrasi Indonesia akan menjadi liberal. Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta agar wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan di DPRD benar-benar dikaji untuk dilaksanakan.
Hal itu dikatakan Bambang setelah dirinya berdiskusi dengan Pengurus Pusat Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila yang berkunjung ke ruang kerjanya, di Kompleks Parlemen. Dalam pertemuan itu, Bamsoet, sapaan akrabnya, menyampaikan kekhawatirannya soal maraknya politik transaksional dalam dunia politik.
-
Siapa yang dikabarkan sebagai calon Menteri Keuangan di pemerintahan Prabowo? Prabowo didampingi sejumlah pejabat, yang salah satunya dikabarkan sebagai calon menteri keuangan.
-
Kapan Bendungan Jenderal Soedirman diresmikan? Pada tahun 1989, Bendungan Jenderal Soedirman, juga dikenal sebagai Waduk Mrica, diresmikan oleh Presiden Soeharto.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo saat dikabarkan ada calon menteri keuangan di dekatnya? Prabowo didampingi sejumlah pejabat, yang salah satunya dikabarkan sebagai calon menteri keuangan.
-
Kapan Dewan Banteng resmi dibentuk? Sebanyak 612 anggota aktif dan pensiunan menyetujui pembentukan Dewan Banteng ini yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein. Dewan Banteng resmi terbentuk pada tanggal 25 November 1956.
-
Siapa yang memberi Prabowo pangkat Jenderal Kehormatan? Presiden Joko Widodo atau Jokowi merespons soal munculnya pro dan kontra dalam kenaikan pangkat Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 02, Prabowo Subianto menjadi Jenderal Kehormatan TNI.
-
Siapa yang menyambut kedatangan Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar? Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyambut langsung kedatangan Prabowo.
"Politik transaksional dengan mengandalkan kekuatan uang sudah sangat membahayakan. Betapa banyak kepala daerah dari mulai gubernur sampai bupati ditangkap KPK. Ini sangat menyedihkan," tutur Bamsoet, Kamis (8/3).
Sebagai jalan keluar, Bamsoet menawarkan agar pemilihan kepala daerah di tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten kembali dilakukan melalui pemilihan di DPRD. Sedangkan pemilihan anggota DPRD, DPR RI dan Presiden tetap dipilih secara langsung oleh rakyat.
Menurut dia, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sama sekali tidak mengkhianati nilai-nilai demokrasi. DPRD yang memilih kepala daerah merupakan jelmaan dari masyarakat di daerah tersebut.
"Saya yakin, DPRD akan memilih kepala daerah yang berkompeten. Jika asal memilih, DPRD akan berhadapan dengan masyarakat," jelas Bamsoet.
Pada kesempatan itu, Bamsoet juga mengajak agar para pemuda dan pelajar Indonesia menjadi salah satu penjaga kedaulatan Pancasila. Di tengah ancaman disintegrasi bangsa, Pancasila harus senantiasa diamalkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Saat ini, ada kekhawatiran besar terkait ancaman disintegrasi bangsa akibat alpanya masyarakat mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Terlebih dengan maraknya penyebaran berita hoax yang seringkali tendensius. Hoax itu juga membawa benih perpecahan mengatasnamakan suku, agama, ras dan kepercayaan.
Bamsoet menilai organisasi kepemudaan seperti Sapma Pemuda Pancasila, mengemban tugas berat menjadi teladan bagi generasi muda lainnya. Sehingga masyarakat bisa mengetahui apa sejatinya nilai yang terkandung dalam Pancasila. "Jadikanlah nilai-nilai Pancasila sebagai nafas dalam kehidupan pergaulan sehari-hari," kata Bamsoet.
Baca juga:
Gerah politik uang marak, ketua DPR usul pilkada dikembalikan ke DPRD
Soni Sondani akui serahkan uang, bantah untuk menyuap KPU dan Panwaslu Garut
Besok, polisi panggil paslon independen Pilkada Garut terkait kasus gratifikasi
Komisioner KPUD Garut yang ditangkap karena dugaan gratifikasi dilaporkan ke DKPP
DKPP apresiasi pemecatan komisioner KPU dan Ketua Panwaslu Garut yang terima suap