Pramono Bakal Sanksi Keras ASN Terlibat Judi Online Jika Menang Pilkada Jakarta

Pramono menegaskan kembali judi online harus diberantas secara serius dan tuntas.

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengaku akan menindak tegas Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang terlibat judi online jika menang Pilkada Jakarta 2024. 

“Untuk warga Jakarta sendiri dan kalau memang ada di pemerintahan Jakarta kalau saya jadi gubernur apalagi itu ASN, pasti saya akan memberikan sanksi yang keras," kata dia kepada wartawan, Kamis (7/11).

Pramono menegaskan kembali judi online harus diberantas secara serius dan tuntas. Sebab ini sudah sangat meresahkan masyarakat. 

"Judol ini harus diberantas, dan siapa yang memberantas? Harus dari ujung sampai ke bawah," ujar dia.

Dia menambahkan, pemberantasan judi online sebetulnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Saat ini, pemerintah memang gencar menangani judi online. 

Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada institusi maupun lembaga penegak hukum tidak boleh membantu atau melakukan ‘backing’ terhadap oknum terlibat aktivitas judi daring (online) dan menegaskan untuk memerangi kejahatan tersebut.

Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid, mengutip arahan dari Prabowo dalam sidang kabinet paripurna yang dilaksanakan di Kantor Presiden, Rabu (6/11).

"Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga, Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenkopolkam, dan bahkan tidak tertutup tiga itu tapi semuanya bekerja sama, tidak boleh ada backing-backingan. Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang mem-backing, yang membantu atau apapun itu," kata Meutya.

Meutya mengatakan, dalam arahannya Prabowo meminta seluruh kementerian/lembaga untuk bersatu memerangi judi online karena sebagian besar korbannya adalah masyarakat tidak mampu.

Oleh karenanya, Prabowo meminta tidak boleh ada institusi yang kongkalikong terhadap oknum terlibat judi online. Meutya pun kembali mengutip perkataan Prabowo, “Bekerja sama, bersatu, untuk melawan judi online."

Selain untuk melindungi masyarakat tidak mampu dari jerat judi online, Prabowo menekankan bahwa dengan memerangi kejahatan tersebut, daya beli dan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat.

Komdigi terus berupaya mendukung penyidikan terhadap oknum pegawai yang diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online.

Meutya mengakui bahwa pihaknya belum bisa melakukan audit maupun perubahan sistem teknologi karena masih dalam pengawasan dan penyidikan Kepolisian.

"Kami belum bisa melakukan perbaikan sistem secara masif, karena yang saat ini tengah dilakukan penyidikan. Jadi mohon bersabar. Setiap ada nama baru yang diberikan oleh Kepolisian, langsung kami nonaktifkan," kata Meutya.