Respons Gerindra soal Revisi UU Wantimpres Dipersiapkan untuk Jokowi
Dasco mengaku belum bisa menjawab karena beleid itu masih berproses di DPR.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad angkat suara terkait Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk mengakomodasi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dasco mengaku belum bisa menjawab karena beleid itu masih berproses di DPR.
"Ya kalau itu saya belum bisa jawab sekarang. Karena semua juga sampai dengan saat ini belum ada yang final," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (12/9).
Dia mengatakan, perubahan UU Wantimpres untuk penguatan bagi presiden terpilih, Prabowo Subianto. Khususnya, untuk mendapatkan pertimbangan terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan.
"Ya jadi kan UU Wantimpres itu kan direvisi justru untuk penguatan supaya kemudian presiden yang terpilih nanti itu bisa mendapatkan pertimbangan-pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Presiden. Nah soal mekanisme ya itu kita serahkan kepada UU dan kemudian sudah diketok kemarin, ya itu lah mekanisme yang ada," ujar Dasco.
Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati Revisi UU Wantimpres dibawa ke rapat paripurna DPR dalam waktu dekat untuk disahkan. Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Pleno pengambilan tingkat I beleid tersebut.
Revisi UU Wantimpres sejatinya batal mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Beleid itu disepakati ditambah RI sehingga menjadi UU Wantimpres RI.
Sebab, Dewan Pertimbangan telah termuat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pada Pasal 16 UUD 1945 versi perubahan, berbunyi; Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.
Revisi UU Wantimpres juga menyepakati posisi ketua Wantimpres RI dapat dijabat bergilir. Usulan itu awalnya disampaikan oleh pemerintah.
- Mengenal IShowSpeed dan Kebingungannya Seputar Asal Usul Batik di Asia Tenggara
- Pemprov DKI Tutup Pabrik Mortar di Kembangan, Ini Alasannya
- PDIP Bantah Pertemuan Megawati-Prabowo Transaksional: Seakan-akan Bertemu Bagi-Bagi Kekuasaan
- Banggar DPR Percaya Pemerintahan Baru akan Fokus Tingkatkan Kualitas Pendidikan
- Daya Beli Masyarakat Turun, Menperin Dorong Insentif bagi Industri Minuman
Berita Terpopuler
-
Pramono Anung Mundur dari Seskab, Istana Sebut Reshuffle Kabinet Mungkin Terjadi
merdeka.com 19 Sep 2024 -
Gus Miftah Bocorkan Rencana Jokowi Usai Purnatugas: Tidur Dua Minggu di Solo
merdeka.com 19 Sep 2024 -
Gus Miftah: Jokowi Ingin Pengasuh Pesantren Jaga Masa Transisi ke Pemerintahan Prabowo
merdeka.com 19 Sep 2024 -
Data NPWP Jokowi, Gibran dan Kaesang Diduga Bocor, Sri Mulyani Perintahkan Ditjen Pajak Lakukan Penyelidikan
merdeka.com 19 Sep 2024 -
Jokowi Tak Mau Buru-Buru Teken Kepres Pemindahan IKN, Ternyata Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024