RUU Terorisme, Formappi sebut DPR gagap respons persoalan di masyarakat
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, saat ini DPR lamban dalam mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, saat ini DPR lamban dalam mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Bahkan menurutnya DPR cenderung gagap dalam menyelesaikan rangkaian revisi Undang-Undang yang telah dimasukan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
"Ini soal karakter. Kita tentu sangat menyesal sekali kita punya DPR yang gagap untuk menghadapi berbagai persoalan dan masalah di masyarakat," kata Lucius dalam diskusi publik 'Ada Apa Dengan RUU Terorisme?', di kantor PP PMKRI, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/5).
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kapan trem di Jakarta dihentikan? Operasional trem kemudian dihentikan pada 1959.
-
Kapan Kota Tua Jakarta didirikan? Sejarah Kota Tua Jakarta berawal pada 1526, ketika Fatahillah, seorang komandan dari Kesultanan Demak, menyerang Pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan milik dari Kerajaan Pajajaran.
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kenapa trem di Jakarta dihentikan? Pada 1962, trem benar-benar dipensiunkan di Jakarta. Gerbong-gerbongnya dibiarkan terbengkalai. Demi menghemat anggaran, dan mengalokasikannya untuk bus impor dari Autralia, rel-rel baja dibiarkan dan hanya diuruk menggunakan tanah lalu diaspal. 100 unit awal bus didatangkan pada tahun itu, dan terus ditambah unit-unitnya.
Dia menjelaskan, DPR selalu merasa kebingungan dengan apa yang ingin diputuskan terkait masalah pengesahan undang-undang. Salah satunya persoalan nama untuk RUU terorisme.
"DPR hanya kebingungan menentukan namanya mereka belum memastikan nama yang tepat untuk UU. Pertama UU terorisme dan kedua UU tentang minol (minuman beralkohol)," ungkapnya.
Lucius tidak yakin DPR akan bisa melaksanakan janjinya terkait tengat waktu dua minggu untuk mengesahkan RUU tersebut. Karena untuk menyusun RUU Terorisme sama sudah memakan waktu selama dua tahun.
"Bagaimana mereka bisa dengan seminggu bisa menyelesaikan semuanya itu. Orang dalam tiga tahun saja mereka bilang sia-sia," ucapnya.
Baca juga:
Tidak ada kekosongan hukum, KontraS tegaskan Perppu Terorisme tidak perlu
KontraS sebut RUU Terorisme hanya fokus pada penindakan
Pimpinan Pansus yakin pasal definisi terorisme disepakati saat rapat 23 Mei
BIN sebut teror terjadi karena kewenangan penindakan dipangkas
Ketua Pansus sebut revisi UU Terorisme tinggal satu poin yang masih alot