Waspada, Politik Uang dan Netralitas PNS Jadi Kerawanan Pilkada
Bawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024
Politik uang dan netralitas aparatur sipil negara (ASN) jadi kerawanan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung 2024, kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung Roni Nefriadi.
Roni Nefriadi di Temanggung, mengatakan bahwa pihaknya melakukan pemetaan potensi kerawanan Pilkada 2024 sebagai acuan untuk merumuskan strategi mitigasi secara maksimal.
-
Apa itu politik uang dalam pemilu? Politik uang (money politic) adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih (voters) atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap. Politik uang dalam pemilu adalah sebuah praktik yang melanggar aturan pemilu, di mana calon atau tim kampanye memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih atau penyelenggara pemilu untuk memengaruhi pilihan suara mereka.
-
Bagaimana politik uang memengaruhi hasil pemilu? Politik uang memengaruhi hasil pemilu dengan beberapa cara, antara lain: Merusak integritas demokrasi: Politik uang merusak integritas pemilihan umum dan mencederai prinsip demokrasi yang adil dan transparan. Kandidat atau partai politik yang menggunakan politik uang untuk memenangkan pemilihan dapat memperoleh keuntungan tidak adil dan mengorbankan kepentingan rakyat.
-
Kenapa kampanye uang bisa merusak sistem politik Indonesia? Akan tetapi, ini bukanlah sistem politik yang baik dan sehat karena orang tidak memilih berdasarkan program kerjanya. Padahal, orang itu memilih inginnya bisa menjadi lebih sejahtera kehidupannya.
-
Siapa saja yang dapat terkena sanksi karena politik uang? Praktik politik uang dalam pemilu dilarang oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana bagi pelaku.
-
Mengapa politik uang merusak demokrasi? Politik uang menghambat partisipasi politik masyarakat. Politik uang dapat membuat masyarakat enggan berpartisipasi dalam politik, karena mereka merasa bahwa suara mereka tidak akan berpengaruh. Hal ini karena mereka merasa sudah terbeli dengan uang politik. Sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 58,8% masyarakat Indonesia merasa bahwa politik uang dapat membuat masyarakat enggan berpartisipasi dalam politik.
-
Siapa yang mengingatkan warga Muhammadiyah untuk menolak politik uang? Dalam kesempatan itu, Busyro mengingatkan seluruh warga Muhammadiyah agar tidak memilih para calon dalam Pemilu 2024 yang melakukan praktik suap atau politik uang.
Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung itu menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan bertema Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024.
"Kami melakukan pemetaan potensi kerawanan pada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung," katanya, seperti dilansir dari Antara.
Menurut dia, pemetaan ini sebagai acuan untuk merumuskan strategi mitigasi secara maksimal sebab pada pilkada serentak ini potensi kerawanan yang menjadi fokus pengawasan adalah aksi politik uang, netralitas ASN, serta kepala desa dan perangkat.
"Saat ini banyak terindikasi kepala desa beserta perangkat desa yang terlibat sebagai tim pemenangan bakal pasangan calon tertentu," katanya.
Hal itu, kata dia, menjadi fokus bersama, baik pemerintah daerah, TNI, Polri, maupun pemangku kepentingan, terutama camat yang mempunyai wilayah di masing-masing kecamatan untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat.
Sesuai dengan pemetaan potensi yang menjadi kerawanan pada Pilkada 2024, pihaknya telah melakukan langkah pencegahan sebagai upaya mitigasi risiko. Langkah tersebut meliputi peningkatan koordinasi internal maupun eksternal dan penguatan kapasitas pengawas pemilu.
Selain itu, pihaknya juga melakukan patroli pengawasan ke desa-desa dan membuka posko pengaduan masyarakat.