LIVE

Bahas BP Tapera, Sri Mulyani dan bos OJK sambangi Kementerian PUPR

"Tadi kita membahas proses untuk penutupan Bapertarum, penyerahterimaan semua keuangan, aset organisasinya ke Tapera," ucap Sri Mulyani.

UU Tapera

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyambangi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membahas progres pembentukan Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Turut hadir dalam pertemuan ini anggota Komisi Tapera tersebut terdiri dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso.

Orang lain juga bertanya?

"Tadi kita membahas proses untuk penutupan Bapertarum, penyerahterimaan semua keuangan, aset organisasinya ke Tapera," ungkapnya ketika ditemui usai rapat, di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (18/5).

Sementara itu, terkait besaran iuran yang harus dibayar anggota BP Tapera masih dalam pembahasan dengan menteri tenaga kerja.

"Iuran Tapera nanti kita masih membahas dengan Kementerian tenaga kerja," lanjut Sri Mulyani.

Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono mengatakan, salah satu poin yang juga turut menjadi agenda pembahasan adalah terkait rekrutmen pimpinan BP Tapera. Meskipun demikian, proses seleksi belum selesai

"Belum final nanti Minggu depan baru saya laporkan ke komite," ujar Basuki.

Baca juga:
Untungkan bisnis, SMF tunggu realisasi pembentukan BP Tapera
Pengusaha keberatan bayar iuran Tapera
Kementerian PU-Pera: Program Tapera mulai berjalan akhir 2017
Indonesia tertinggal 60 tahun dengan Singapura soal UU Tapera
Dinilai cacat, pengesahan 2 undang-undang ini ditolak DPD

(mdk/idr)
Kementerian PUPR: Tapera untuk Bantu MBR dan Warga Kurang Mampu Miliki Rumah

Ketika peserta Tapera masuk masa pensiun kemudian uangnya mau diambil, maka peserta bisa mengambilnya karena Tapera sifatnya adalah tabungan.

Tapera
Komisioner BP Tapera soal Keuntungan Ikut Tapera: Cicilan KPR Lebih Murah Rp1 Juta

Kewajiban pekerja PNS maupun swasta yang telah memiliki rumah dalam rangka program gotong royong untuk mengejar kesenjangan jumlah rumah.

Tapera
Kepala BIN Rapat Tertutup dengan Komisi I DPR, Bahas 100 Hari Kerja Sampai Pilkada 2024

Rapat tertutup ini dilaksanakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/11).

BIN
Kepala BIN Rapat Tertutup dengan Komisi I DPR, Bahas 100 Hari Kerja Sampai Pilkada 2024

Rapat tertutup ini dilaksanakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/11).

BIN
Kamis, DPR Sahkan RUU Wantimpres dan RUU Kementerian Negara pada Paripurna

Hal tersebut sesuai hasil rapat pimpinan (rapim) dan rapat badan musyawarah (bamus).

RUU Kementerian Negara
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan

Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.

DKJ
DPR akan Panggil Pemerintah soal Pemotongan Gaji untuk Tapera

Pemanggilan ini dilakukan agar tidak adanya kesalahpahaman atas aturan tersebut.

Tapera
Ini Dia Kriteria Pekerja Tak Wajib Ikut Iuran Tapera

Pada PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera pada pasal 5 ayat 2 menyebutkan peserta terdiri atas pekerja dan pekerja mandiri.

Tapera
Gaji Rp5 Juta Cuma Dapat Segini Kalau Dipotong Tapera

Dana yang dihimpun dari peserta akan dikelola oleh BP Tapera sebagai simpanan

Tapera
Ketua MPR Soal Potongan Gaji Pekerja untuk Tapera: Kalau Bisa Di-hold Sambil Disosialisasi

"Kalau memungkinkan bisa dihold sambil sosialisasi masif itu lebih baik," kata Bamsoet

Tapera
Info Terbaru: Penarikan Iuran Tapera Belum Tentu Diberlakukan 2024

Saat ini BP Tapera tengah berfokus membangun tata kelola bisnis yang baik, serta mendapatkan persetujuan dari kementerian/lembaga terkait.

Tapera
Pembelaan KPU Tepis Kabar Proses Penghitungan Suara Nasional dan Luar Negeri Hasil Setingan

Diketahui, KPU RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional

KPU
Pekerja Sudah Punya Rumah Kenapa Wajib Ikut Iuran Tapera?

Padahal pemotongan iuran Tapera itu angkanya tidak kecil. Pada akhirnya terakumulasi menjadi dana jumbo yang dikelola oleh Badan Pengelola atau BP Tapera.

Tapera