Bangun rumah, pengembang kudu tempuh 44 tahapan perizinan
Ini menghambat realisasi target pembangunan 1 juta rumah sederhana dicanangkan pemerintah tahun ini.
Target pembangunan 1 juta rumah sederhana tahun ini dinilai sulit terealisasi. Sebab, pengembang swasta masih harus direpotkan oleh proses perizinan berbelit-belit di daerah.
Anggota asosiasi pengusaha Realestat Indonesia (REI) Danang Juhro mengungkapkan pihaknya harus menempuh 44 tahapan dalam mengurus perizinan pembangunan hunian di daerah. Dia meminta pemerintah memangkas proses perizinan tersebut.
-
Apa yang membuat rumah di desa Purwosari menjadi pusat pemerintahan? Lokasinya dinilai strategis sebagai tempat persembunyian para pejuang.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Kapan Pemilu Proporsional Tertutup diterapkan di Indonesia? Sistem pemilu proporsional tertutup adalah sistem pemilihan yang memungkinkan rakyat untuk memilih partai, namun tak bisa memilih wakil rakyat secara personal. Sistem ini sempat dianut oleh Indonesia antara tahun 1955 hingga Pemilu 1999.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Kapan Pemilu di Indonesia dilaksanakan? Di Indonesia, tahun 2024 adalah tahun politik.
-
Siapa yang menyatakan kekagumannya terhadap kemajuan peternakan di Indonesia? Sementara itu, Wael W. M Halawa salah satu peserta pelatihan menyampaikan kekagumannya dengan kemajuan dunia peternakan di Indonesia.
"Tiap Pemda 44 tahapan. Apakah mungkin pemangkasan ini bisa diseragamkan melalui Kementerian Pu-Pera, Kemendagri, Kementerian Agraria dan BKPM," ujar Danang dalam sosialisasi perizinan sektor perhubungan, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Rabu (4/3).
Staf Ahli Menteri PU-Pera Bidang Ekonomi dan Investasi Rido Matari Ichwan mengakui ruwetnya proses perizinan investasi sektor properti. Namun, dia tak menyangka jika pengembang harus menempuh 44 tahapan perizinan.
"Kami tahu memang (perizinan pembangunan perumahan dan properti) panjang. Tapi tak menyangka sampai 44 tahapan. Kami akan koordinasikan ke Direktorat Jenderal Penyedian Perumahan," jelasnya.
Dia tak menampik ruwetnya proses perizinan menghambat pemenuhan kebutuhan perumahan, saat ini minus 15 juta unit. Dia berjanji membawa persoalan perizinan berbelit-belit ini pada Menteri PU-Pera Basuki Hadimulyo.
"Kalau perumahan butuh 44 izin itu memberatkan developer, maka pasokan perumahan pasti berkurang, sehingga target Kementerian Pu-Pera tak tercapai. Maka itu kami fasilitasi supaya pihak swasta mau bangun perumahan," tandas Rido.
Baca juga:
Janji seribu menara Rusunawa untuk kaum papa
Menteri kabinet Jokowi jamin masyarakat gaji rendah bisa punya rumah
Pengembang tak terima mal dikecam jadi penyebab banjir
Raup untung beli apartemen buat disewakan lagi
Kalah bersaing, rumah non-subsidi tak diminati
Jenis rumah ini diburu pasangan muda