Bos BI Dorong Belanja APBN dan APBD Sasar Produk Lokal
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mendorong agar belanja dalam APBN dan APBD salah satunya diprioritaskan menyasar produksi dalam negeri atau dari pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), guna memicu permintaan dalam program pemulihan ekonomi.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mendorong agar belanja dalam APBN dan APBD salah satunya diprioritaskan menyasar produksi dalam negeri atau dari pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), guna memicu permintaan dalam program pemulihan ekonomi.
Diketahui, pemerintah mengalokasikan Rp695,2 triliun dalam program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), sebanyak Rp123,46 triliun di antaranya untuk mendukung UMKM.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Mengapa Gedung Bank Indonesia di Aceh punya kemiripan dengan gedung DJB di Yogyakarta? Melansir dari situs resmi Bank Indonesia, gedung DJB yang berada di Aceh memiliki kemiripan dengan gedung DJB yang berada di Yogyakarta yang didirikan pada tahun 1879. Kedua gedung tersebut memiliki kemiripan dari segi arsitekturnya.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Bagaimana BNI bertransformasi menjadi Bank Negara Indonesia 1946? Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 1968, BNI resmi bertransformasi. BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946.
"Dengan menciptakan demand, realisasi anggaran bisa ditingkatkan juga," kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI secara virtual di Jakarta, dikutip Antara, Senin (28/9).
Dia menjelaskan, BI bersama dengan pemerintah berbagi beban atau burden sharing dalam mendukung program PEN yakni dengan mengalokasikan Rp177 triliun untuk non public goods. Dalam alokasi non public goods itu terdiri dari dukungan UMKM sebesar Rp123,46 triliun dan pembiayaan korporasi mencapai Rp53,6 triliun.
"Dari Rp177 triliun yang non public goods untuk UMKM dan korporasi, yang baru direalisasikan untuk UMKM baru Rp44,3 triliun, padahal kami sudah alokasikan itu Rp177 triliun dan kami siap berbagi beban," imbuhnya.
Komite PC-PEN sebelumnya mengungkapkan hingga 16 September 2020, alokasi program pembiayaan korporasi masih nol persen namun ditargetkan akan terealisasi 92 persen atau sekitar Rp49 triliun hingga akhir tahun ini.
Skema berbagi beban dengan pemerintah itu, lanjut Perry, pemerintah hanya menanggung reverse repo tiga bulan dikurangi satu persen atau sekitar 2,7 hingga 2,8 persen. Sedangkan bank sentral ini, menanggung beban dengan perhitungan yield atau imbal hasil surat berharga negara (SBN) di pasar yang saat ini 6,8 persen dikurangi 2,7 atau 2,8 persen.
Dia menegaskan, BI juga ikut mendorong UMKM naik kelas di antaranya dengan membina UMKM, mempertemukan mereka dengan pelaku bisnis termasuk dengan pedagang daring hingga teknologi keuangan dan mendorong digitalisasi UMKM sejalan dengan program Bangga Buatan Indonesia.
BI juga mendorong layanan perbankan secara terbuka atau open banking melalui sistem pembayaran berbasis aplikasi barcode atau QRIS.
(mdk/azz)