Bukti perekonomian stagnan di tangan pemerintahan Jokowi-JK
Salah satu buktinya adalah meningkatnya angka kemiskinan di Tanah Air. Data BPS mencatat, jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2017 di Indonesia yang mencapai 27,77 juta orang atau dengan persentase sekitar 10,64 persen.
Institute for Development of Economics and Finance melakukan kajian tengah tahun mengenai perekonomian Indonesia. Hasilnya cukup mengagetkan, di mana perekonomian berjalan stagnan di pemerintahan Jokowi-JK.
Salah satu indikator stagnannya perekonomian adalah nilai ekspor yang tak kunjung naik, bahkan malah menurun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan, nilai ekspor selama Juni 2017 hanya USD 11,64 milliar. Nilai tersebut turun 18,82 persen dibanding Mei 2017. Sementara itu, secara year to year ekspor Juni 2017 turun 11,82 persen dibanding Juni 2016.
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
-
Kapan kelas BPJS dihapus? Sehingga, Rizzky memastikan besaran iuran sekarang masih tetap sama dengan apa yang sudah berlaku selama ini."Untuk iuran masih tetap, karena tidak ada penghapusan kelas otomatis untuk iuran, ini masih mengacu kepada Perpres yang masih berlaku yaitu Perpres 64 tahun 2020 jadi masih ada kelas dan iuran masih sama," kata Irsan di kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (15/5).
-
Di mana PPS berkedudukan? PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di kelurahan atau desa. Oleh karena itu, PPS berkedudukan di kelurahan atau desa.
-
Kenapa kelas BPJS dihapus? Irsan mengatakan, untuk penyesuaian iuran ini masih perlu diskusi lebih lanjut.
-
Apa tugas utama dari BPS? Tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.
"Kita kemarin melakukan kajian tengah tahun, menampilkan indikator perkembangan ekonomi. Indikatornya salah satunya ekspor itu," ucap Direktur Indef, Enny Sri Hartati ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Jumat (21/7).
Indikator lainnya yang membuktikan ekonomi stagnan adalah daya beli masyarakat yang menurun. Bahkan, Bank Indonesia sendiri mengakui daya beli masyarakat menurun hingga berdampak pada angka penjualan industri ritel mengalami pelemahan hingga Juni 2017.
Enny menegaskan, pertumbuhan ekonomi yang selama ini digembar-gemborkan pemerintahan Jokowi-JK sama sekali belum berdampak pada masarakat. Padahal, amanat konstitusi, pertumbuhan ekonomi itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.
"Indikator pemerintah soal infrastruktur dan komitmen deregulasi 15 paket kebijakan, itu semua kan bagus. Tentu hasilnya diharapkan masyarakat. Persoalannya bagaimana mungkin indikator makro tadi bagus, komitmen bagus tetapi hasilnya berbanding terbalik."
Hasil lain yang terbukti adalah meningkatnya angka kemiskinan di Tanah Air. Data BPS mencatat, jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2017 di Indonesia yang mencapai 27,77 juta orang atau dengan persentase sekitar 10,64 persen. Jumlah ini bertambah sekitar 6.900 orang dibandingkan dengan September 2016 yang hanya 27,76 juta orang atau sekitar 10,70 persen.
"Tingkat kemiskinan jumlahnya secara absolute meningkat, walaupun persentase menurun. Ini kan ada anomali, anggaran kemiskinan ratusan triliun tapi kok stagnan," tutupnya.
Baca juga:
Bos BI: Ubah Rp 1.000 jadi Rp 1 butuh waktu 11 tahun
Pemerintah minta belanja Rp 25,5 T, termasuk untuk pindah Ibu Kota
Ini arahan Jokowi untuk bos OJK anyar
BI: Daya beli turun karena tarif listrik & penundaan gaji ke-13 PNS
Klinik terapung milik Freeport dan Pemda dipamerkan di FEII 2017