Cegah Rupiah makin ambruk, BI perketat pembelian dolar AS
Nantinya, pembelian mata uang asing di atas USD 25.000 wajib menyertakan dokumen penjamin.
Bank Indonesia mulai melancarkan aksi mencegah agar Rupiah tidak semakin terpuruk. Bank sentral bakal memperketat kebijakan pembelian dolar AS dan mata uang asing lainnya.
Ketentuan pembelian valuta asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.10/28/PBI/2008 dengan peraturan pelaksana dalam bentuk Surat Edaran No. 10/42/DPD/2008.
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana Bank Indonesia memastikan bahwa rencana redenominasi rupiah tetap berjalan? Bank Indonesia pun memastikan bahwa rencana redenominasi rupiah atau Rp1.000 ke Rp1 masih terus berjalan. Bahkan, Bank Indonesia sudah siap dengan skenario dalam penerapan redenominasi rupiah ini.
-
Siapa yang memimpin rencana redenominasi rupiah di Indonesia? Rencana penyederhanaan mata uang telah digulirkan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.
-
Bagaimana redenominasi rupiah dilakukan di Indonesia? Nantinya, penyederhanaan rupiah dilakukan dengan mengurangi tiga angka nol di belakang, contohnya Rp 1.000 menjadi Rp 1.
-
Apa yang membuat Pejuang Rupiah istimewa? "Makin keras kamu bekerja untuk sesuatu, makin besar perasaanmu ketika kamu mencapainya."
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, dalam aturan itu, pengetatan transaksi baru dilakukan untuk nominal di atas USD 100.000 per bulan. Namun, bank sentral mengubah dengan pengetatan transaksi mulai dilakukan untuk nominal USD 25.000.
"Untuk pembelian valuta asing, kami selama ini mengatur yang sampai di atas USD 100.000 pembelian dalam sebulan baru memakai underlying (jaminan dasar) dan itu kami ubah jadi di atas USD 25.000," katanya di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (18/8).
Mantan menteri keuangan era SBY ini menjelaskan, jika seseorang atau perusahaan melakukan pembelian mata uang asing di atas USD 25.000 harus melengkapi beberapa dokumen. Setidaknya mereka harus menyampaikan underlying transaction dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
"Itu juga dikeluarkan dalam penyesuaian PBI (Peraturan Bank Indonesia) nanti akan disampaikan oleh saudara-saudara sekalian," tutup Agus.
Perlu diketahui, persyaratan yang wajib disertakan antara lain dokumen underlying, fotocopy NPWP dan fotocopy KTP, serta pernyataan tertulis nasabah bermaterai yang menyatakan underlying dokumen dapat dipertanggungjawabkan dan pembelian FCY tidak melebihi yang tertulis pada dokumen underlying per transaksi.
(mdk/noe)